Anggota Parlemen mengusulkan undang-undang anti-pornografi AI tanpa persetujuan setelah kontroversi Taylor Swift

Anggota parlemen AS telah mengusulkan agar orang-orang dapat mengajukan gugatan atas gambar porno palsu mereka, menyusul penyebaran foto eksplisit yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dari Taylor Swift. Undang-Undang Disrupt Explicit Forged Images and Non-Consensual Edits (DEFIANCE) akan menambahkan hak tindakan perdata atas “pemalsuan digital” intim yang menggambarkan seseorang secara jelas tanpa persetujuan mereka, memungkinkan korban mengumpulkan ganti rugi finansial dari siapa pun yang “dengan sengaja memproduksi atau memiliki” gambar tersebut dengan niat untuk menyebarkannya.

RUU tersebut diajukan oleh Whip Mayoritas Senat Dick Durbin (D-IL), yang didukung oleh Senator Lindsey Graham (R-SC), Amy Klobuchar (D-MN), dan Josh Hawley (R-MO). RUU tersebut memperluas ketentuan dalam Undang-Undang Pembaruan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2022, yang menambahkan hak tindakan serupa untuk gambar eksplisit yang tidak palsu. Dalam ringkasan, para sponsor menggambarkannya sebagai respons terhadap volume gambar AI eksplisit yang dimanipulasi secara digital yang “meningkat secara eksponensial”, dengan merujuk pada kasus Swift sebagai contoh bagaimana gambar palsu dapat “digunakan untuk mengeksploitasi dan melecehkan perempuan – terutama tokoh publik, politikus, dan selebriti”.

Gambar yang dimanipulasi oleh kecerdasan buatan (AI) yang bersifat pornografi, sering disebut deepfake, telah menjadi populer dan semakin canggih sejak istilah tersebut diciptakan pada tahun 2017. Alat generatif kecerdasan buatan yang tersedia secara umum telah membuatnya jauh lebih mudah diproduksi, bahkan di sistem dengan pengaman terhadap gambar eksplisit atau peniruan, dan gambar-gambar tersebut telah digunakan untuk pelecehan dan pemerasan. Namun, hingga saat ini, belum ada upaya hukum yang jelas di banyak bagian AS. Hampir semua negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang melarang pornografi tanpa persetujuan yang tidak disimulasikan, meskipun prosesnya lambat. Jauh lebih sedikit negara bagian yang memiliki undang-undang yang mengatasi gambar yang disimulasikan. (Tidak ada hukum pidana federal yang secara langsung melarang kedua jenis gambar tersebut). Namun, ini merupakan bagian dari agenda regulasi kecerdasan buatan Presiden Joe Biden, dan juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang baru sebagai respons terhadap insiden Taylor Swift pekan lalu.

RUU DEFIANCE diusulkan sebagai respons terhadap gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI), tetapi tidak terbatas pada itu. RUU tersebut menganggap pemalsuan sebagai setiap gambar seksual “intim” (istilah yang didefinisikan dalam peraturan yang mendasarinya) yang dibuat dengan “perangkat lunak, pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, atau segala bentuk komputerisasi atau teknologi lainnya … agar tampak kepada orang yang wajar tidak dapat dibedakan dari gambar autentik individu tersebut.” Ini termasuk gambar nyata yang telah dimodifikasi untuk terlihat secara seksual eksplisit. Bahasa RUU tersebut tampaknya berlaku juga untuk alat-alat lama seperti Photoshop, selama hasilnya cukup realistis. Menambahkan label yang menandai gambar sebagai tidak otentik tidak menghilangkan tanggung jawab hukum.

Anggota Kongres telah mengajukan banyak RUU yang mengatasi kecerdasan buatan dan pornografi tanpa persetujuan, dan sebagian besar belum disahkan. Bulan ini, para legislator memperkenalkan Undang-Undang No AI FRAUD, larangan yang sangat luas terhadap penggunaan teknologi untuk meniru seseorang tanpa izin. Aturan impersinasi yang umum ini menimbulkan pertanyaan besar tentang ekspresi artistik; hal ini dapat memungkinkan tokoh-tokoh berkuasa menggugat parodi politik, permainan ulang, atau pengolahan fiksi kreatif. RUU DEFIANCE dapat menimbulkan beberapa pertanyaan yang sama, tetapi jauh lebih terbatas – meskipun masih menghadapi perjuangan yang sulit untuk disahkan.