Pelantikan menteri baru di ujung pemerintahan Joko Widodo hanya demi kepentingan politik. Foto/Dok
JAKARTA – Di ujung masa pemerintahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan reshuffle kabinet. Ada Empat orang dilantik menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) baru di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8/2024).
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin, menilai pelantikan menteri baru ini lebih berbau politik dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Artinya, manfaat yang akan didapat oleh Pak Jokowi lebih bersifat politik.
“Motivasi pergantian adalah politik, jadi manfaat yang akan didapat oleh Pak Jokowi lebih bersifat politik, misalnya terkait bagi-bagi izin tambang dan proses akuisisi Golkar,” katanya kepada SINDOnews, Senin (19/8/2024).
Wijayanto menambahkan pergantian menteri-menteri ini justru akan merugikan pemerintah. Pasalnya, perubahan mendekati masa akhir jabatan akan hanya menimbulkan ketidakpastian.
“Secara umum, perubahan terburu-buru ini justru merugikan kepastian hukum dan iklim dunia usaha. Apalagi terjadi di injury time, mengkonfirmasi bahwa pejabat bisa ditarik dan ditempatkan secara medadak untuk tujuan jangka pendek semata,” ujarnya
Ia mengatakan, salah satu reshuflle yang bermanfaat hanya pada Kepala Badan Gizi Nasional. Sebab, lembaga itu bisa bergerak awal untuk pemerintahan Prabowo.
“Barangkali, yang berdampak ekonomi hanya penunjukkan Kepala Badan Gizi, karena ia bisa bergerak lebih awal dan cepat untuk persiapan program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya
(fch)