Tangkapan layar posting palsu yang diambil pada 23 Juli 2024
Video tersebut juga telah dibagikan bersama klaim serupa di tempat lain di X dan di Facebook.
Postingan-postingan tersebut muncul beberapa hari setelah polisi di distrik Muzaffarnagar, Uttar Pradesh mengeluarkan perintah pada 17 Juli 2024 agar warung makan di sepanjang rute ziarah Kanwar Yatra menampilkan nama pemilik dan staff mereka secara publik (tautan diarsipkan).
Polisi mengatakan perintah tersebut dikeluarkan untuk “menghindari kebingungan” di kalangan para pengikut Hindu yang harus menjaga diet vegetarian selama ziarah tersebut, menurut laporan surat kabar India The Hindustan Times (tautan diarsipkan).
Perintah itu kemudian diperluas ke seluruh negara bagian dan di Uttarakhand tetangga sebelum pengadilan tertinggi India menghentikan pelaksanaannya sementara mempertimbangkan tantangan hukum (tautan diarsipkan).
Perintah itu dikritik oleh politisi oposisi yang mengatakan bahwa itu menargetkan bisnis yang dimiliki oleh Muslim. Beberapa sekutu dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di Uttar Pradesh dan Uttarakhand juga mengkritiknya.
Tetapi tidak ada laporan resmi yang menunjukkan bahwa Rana, yang juga anggota BJP, membuat komentar publik tentang kasus tersebut hingga 5 Agustus 2024.
Video yang tidak terkait
Pencarian gambar terbalik Google menggunakan keyframes dari video menemukan bahwa video tersebut diunggah ke akun Instagram Rana pada 11 Juli 2024 — seminggu sebelum perintah polisi dikeluarkan (tautan arsip).
Berikut adalah perbandingan tangkapan layar video dalam salah satu pos palsu (kiri) dan video yang diposting di Instagram Rana (kanan):
Perbandingan tangkapan layar video dalam pos palsu (kiri) dan di Instagram Rana (kanan)
Anil Rana, anggota tim manajemen mantan pegulat itu, mengatakan bahwa klaim bahwa video tersebut menunjukkan Rana sedang memprotes perintah tersebut adalah palsu.
Dia mengatakan kepada AFP bahwa video tersebut difilmkan di negara bagian Himachal Pradesh.
\”Video itu sudah lama dan diposting di Instagram pada 11 Juli, sementara pemerintah [Uttar Pradesh] mengeluarkan perintah pada 17 Juli,\” katanya.