Sabtu, 27 Januari 2024 – 05:12 WIB
Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas. Foto: tangkapan layar/ANTARA/Syaiful Hakim
jpnn.com, JAKARTA – Model politik eksklusif, contohnya yang dilakukan melalui politik dinasti, dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan penurunan kualitas demokrasi saat ini diperlihatkan melalui menguatnya nepotisme, yang terlihat dari keterlibatan keluarga Presiden Jokowi di berbagai posisi penting pemerintahan.
“Sistem politik yang eksklusif ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara,” ujar Sirojudin dalam webinar yang diselenggarakan oleh Moya Institute dengan tema “Demokrasi Indonesia: Terjerembab ke Dalam Dinasti Politik”, pada hari Jumat (26/1).
Hal dominan saat ini adalah ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik. Sebagai contoh, meskipun Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang besar-besaran dianggap sebagai indikator kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian.
Kritik ini semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa output ekonomi Indonesia yang dijual ke luar negeri lebih banyak berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, ketimbang dari industri yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.
Johan Silalahi, direktur Negarawan Center, mengatakan bahwa kritik terhadap praktik politik dinasti oleh Jokowi dan keluarganya, serta koalisinya dengan Ketum Gerindra Prabowo, mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Hal ini memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.
Menurut Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa. Namun, koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.
“Liputan dari Majalah Tempo menyoroti keterlibatan langsung Presiden Jokowi dan keluarganya dalam skandal yang melibatkan Ketua MK, menunjukkan ada kepentingan besar di balik aksi ini,” ujar Johan.
Model politik eksklusif, contohnya yang dilakukan melalui politik dinasti, dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News