Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menjelaskan bahwa keputusan pemerintah untuk mengizinkan organisasi keagamaan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) telah diambil dengan tujuan menciptakan ekonomi yang adil.
Beliau mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap laporan mengenai keputusan Muhammadiyah untuk mendapatkan IUP setelah langkah serupa yang diambil oleh organisasi Islam Nahdlatul Ulama.
“Kami bertujuan untuk keadilan ekonomi. Banyak yang mengeluh kepada saya, bertanya mengapa tambang di Indonesia hanya dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar,” ujarnya saat kunjungan resminya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Jumat.
Beliau kemudian menjelaskan bahwa keputusan pemerintah ini didasarkan pada aspirasi yang beliau dengar saat mengunjungi masjid dan pesantren.
“Pembicaraan saya dengan masyarakat di pesantren dan masjid telah mendorong kita untuk merumuskan regulasi yang memberikan kesempatan kepada organisasi keagamaan untuk ikut serta dalam pengelolaan tambang,” paparnya.
Kepala negara kemudian menegaskan bahwa pada dasarnya pemerintah hanya bermaksud memberikan IUP kepada entitas bisnis yang dikelola oleh organisasi keagamaan daripada kepada organisasi itu sendiri.
Beliau juga menekankan bahwa regulasi tersebut dikeluarkan bukan dalam upaya mendorong organisasi keagamaan untuk mengajukan IUP. Sebaliknya, regulasi ini dimaksudkan hanya sebagai dasar hukum bagi mereka yang tertarik untuk mengelola tambang, jelasnya.
Sebelumnya, dilaporkan bahwa ketua Kantor Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas, telah berbicara mengenai keputusan organisasi tersebut untuk mendapatkan IUP. Namun, beliau kemudian menolak untuk memberikan klarifikasi mengenai laporan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, bendahara PP Muhammadiyah, Hilman Latief, menginformasikan bahwa pihaknya akan segera menyatakan sikap resmi mereka mengenai kesempatan untuk mengelola tambang.
“Tunggu saja sikap resmi kami,” ujarnya kepada wartawan.