LAMPUNG – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, berjanji akan memperjuangkan kaum buruh di Indonesia. Tidak hanya buruh yang bekerja di perusahaan besar, tetapi juga buruh di perdesaan, terutama buruh ibu-ibu.
“Ketika kita berbicara tentang buruh, kita tidak hanya berfokus pada mereka yang bekerja di kantor-kantor atau perusahaan resmi. Masih banyak masalah yang dihadapi oleh buruh ibu-ibu di perdesaan,” kata Mahfud MD dalam acara diskusi yang bertajuk “Tabrak Prof!” di Bento Kopi, Kota Bandar Lampung, Lampung, pada Kamis (25/1/2024) malam.
Mahfud menjelaskan bahwa buruh ibu-ibu di perdesaan seringkali bekerja dengan keras namun upah yang mereka terima tidaklah jelas. Ia memberikan contoh buruh ibu-ibu yang bekerja di sektor perkebunan.
“Karena gajinya kecil, kadang-kadang hanya Rp30.000 per hari, ada kalanya mereka dibayar, ada kalanya tidak,” ujarnya.
Mahfud mengakui bahwa buruh ibu-ibu ini terpaksa menerima bayaran yang kecil karena tidak memiliki pekerjaan lain. Namun, ia menegaskan bahwa hal ini akan diatur, terutama untuk buruh-buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan resmi. Program ini telah tercatat dalam 21 program yang akan dilakukan oleh pasangan Ganjar-Mahfud.
Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud telah menyampaikan bahwa mereka akan mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Menurut mereka, pengaturan pengupahan dalam PP tersebut tidak berpihak kepada kaum buruh.
Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud, Heru Dewanto, menjelaskan bahwa PP Pengupahan merupakan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup banyak orang. Jika suatu peraturan merugikan banyak pihak, pasangan Ganjar-Mahfud tidak akan ragu untuk mengkaji ulang dan memperbaikinya.
“Skema pengupahan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan nyata pekerja. Pekerja harus mendapatkan upah yang cukup sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, bukan hanya untuk bertahan hidup dan memberikan kesempatan bagi buruh untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” ujar Heru.
Heru menambahkan bahwa PP Pengupahan hanya memungkinkan kenaikan upah buruh kurang dari 9%. Ketika Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, ia merupakan satu-satunya gubernur yang menolak PP Pengupahan.
Meskipun demikian, Ganjar-Mahfud tidak mengesampingkan pandangan pengusaha. Dengan demikian, kesejahteraan pekerja dapat terjamin dengan adanya upah yang mencukupi.
(abd)