Pemerintahan junta militer Burkina Faso telah mengumumkan larangan terhadap tindakan homoseksual, menjadikannya negara Afrika terbaru yang menindas hubungan sesama jenis meskipun ada penolakan kuat dari negara-negara Barat. Homoseksualitas dianggap tabu di negara konservatif Afrika Barat, tetapi tidak pernah dijadikan ilegal. Menteri Kehakiman Edasso Rodrigue Bayala mengatakan kabinet junta sekarang telah menyetujui legislasi untuk menjadikannya sebagai pelanggaran hukum, tetapi tidak memberikan detail lebih lanjut. Militer merebut kekuasaan di Burkina Faso pada tahun 2022, dan beralih ke Rusia setelah mengurangi secara drastis hubungan dengan kekuatan kolonial sebelumnya, Prancis. Tindakan homoseksual telah didekriminalisasi di Rusia pada tahun 1993, tetapi pemerintahan Presiden Vladimir Putin telah menindak komunitas LGBTQ, termasuk melarang apa yang disebutnya sebagai “propaganda hubungan seksual non-tradisional”. Keputusan Burkina Faso untuk melarang hubungan homoseksual adalah bagian dari revisi hukum perkawinan. Legislasi baru, yang masih perlu disahkan oleh parlemen yang dikendalikan militer dan ditandatangani oleh pemimpin junta Ibrahim Traoré, hanya mengakui perkawinan agama dan adat. “Mulai sekarang homoseksualitas dan praktik terkait akan dihukum oleh hukum,” kata menteri kehakiman yang dikutip oleh agensi berita AFP. Capt Traoré berkuasa pada September 2022 setelah menggulingkan seorang penguasa militer lain, Letkol Paul-Henri Damiba, menuduhnya gagal untuk meredam pemberontakan Islam yang telah melanda Burkina Faso sejak 2015. Burkina Faso termasuk dalam 22 dari 54 negara Afrika di mana hubungan sesama jenis tidak dipidana. Berbeda dengan banyak bekas koloni Inggris, negara itu tidak mewarisi undang-undang anti-homoseksualitas setelah merdeka dari Prancis pada tahun 1960. Muslim menyumbang sekitar 64% dari populasi Burkina Faso dan Kristen 26%. 10% sisanya mengikuti agama tradisional atau tidak memiliki keyakinan. Banyak negara Afrika telah mengambil sikap lebih tegas terhadap komunitas LGBTQ dalam beberapa tahun terakhir. Uganda adalah salah satu negara yang baru-baru ini mengadopsi legislasi untuk lebih menindak komunitas tersebut, meskipun mendapat kecaman keras dari kelompok hak asasi manusia lokal dan negara-negara Barat. Pada bulan Mei, Mahkamah Konstitusi Uganda menyetujui undang-undang anti-gay yang baru yang memungkinkan hukuman mati diberlakukan untuk “homoseksualitas yang diperburuk”, termasuk melakukan hubungan seksual gay dengan seseorang di bawah usia 18 tahun atau di mana seseorang terinfeksi penyakit seumur hidup seperti HIV. Aktivis mengatakan mereka akan mengajukan banding terhadap putusan itu. Bank Dunia telah menghentikan pinjaman baru kepada pemerintahan Presiden Yoweri Museveni sementara AS telah berhenti memberikan akses preferensial bagi barang-barang Uganda ke pasar-pasarannya, menyusul adopsi legislasi tersebut tahun lalu. Mr Museveni mempertahankan legislasi tersebut sebagai pelestarian nilai-nilai keluarga tradisional, dan mengatakan Uganda tidak akan membiarkan Barat mendikte padanya. Putri presiden Kamerun mendapat reaksi campuran setelah dia mengungkapkan diri sebagai lesbian pekan lalu. Brenda Biya, yang tinggal di luar negeri, mengatakan dia berharap bahwa pengakuan dirinya akan membantu mengubah hukum yang melarang hubungan sesama jenis di negara tersebut. Kamerun telah diperintah dengan tangan besi oleh ayahnya yang berusia 91 tahun, Paul Biya, sejak 1982. Di Ghana, parlemen menyetujui RUU baru yang keras pada Februari yang memberlakukan hukuman penjara hingga tiga tahun bagi siapa pun yang terbukti mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ+. Namun, Presiden Nana Akufo-Addo belum menandatanganinya menjadi undang-undang, mengatakan dia akan menunggu pengadilan untuk mengeluarkan putusan tentang konstitusionalitasnya. Kementerian keuangan telah memperingatkannya bahwa jika RUU tersebut menjadi undang-undang, Ghana bisa kehilangan $3.8 miliar (£3 miliar) dalam pendanaan Bank Dunia dalam lima hingga enam tahun mendatang. Ghana sedang mengalami krisis ekonomi utama dan menerima bailout dari Dana Moneter Internasional (IMF) tahun lalu.
