Sebuah pengadilan di Uni Emirat Arab telah menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada 43 aktivis setelah menjumpai mereka bersalah melakukan pelanggaran teror. Media negara mengatakan Pengadilan Banding Federal Abu Dhabi menghukum para terdakwa karena “mendirikan sebuah organisasi teroris”. Pakar PBB dan kelompok-kelompok hak asasi manusia telah sangat mengkritik persidangan massal tersebut. Human Rights Watch (HRW) mengatakan lebih dari 80 pembela hak asasi manusia dan oposisi politik – yang dikenal sebagai “UAE 84” – diadili. Pada bulan Januari tahun lalu, jaksa agung Uni Emirat Arab mengadili terdakwa ke Pengadilan Banding Federal Abu Dhabi atas tuduhan “mendirikan sebuah organisasi rahasia lain untuk melakukan tindakan kekerasan dan terorisme di tanah Uni Emirat Arab” yang dikenal sebagai “Komite Keadilan dan Martabat”. Dia mengatakan sebagian besar terdakwa adalah anggota Ikhwanul Muslimin, gerakan Islam yang telah dilarang sebagai organisasi teroris di Uni Emirat Arab sejak tahun 2014. Afliasinya yang lokal, partai al-Islah, juga dilarang. Menurut agensi berita resmi WAM, pada hari Rabu Pengadilan Banding Federal Abu Dhabi “menghukum 43 terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan mendirikan, mendirikan, dan mengelola sebuah organisasi teroris”. Selain 43 hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan, 10 terdakwa lain dipenjara selama 10 hingga 15 tahun atas tuduhan “berkerjasama dengan al-Islah” dan pencucian uang, kata WAM. Satu terdakwa dibebaskan dan 24 kasus dinyatakan tidak dapat diterima, tambahnya. Sebagian besar terdakwa telah berada di penjara selama lebih dari satu dekade setelah mereka dipenjara sebagai bagian dari persidangan “UAE 94” pada tahun 2013, menurut HRW dan Amnesty International. Banyak dari mereka sudah menyelesaikan hukumannya. Namun otoritas Uni Emirat Arab mengatakan tuduhan terbaru ini “secara substansial berbeda” dari tuduhan yang diajukan pada tahun 2013, yang tidak termasuk tuduhan pembiayaan “organisasi teroris”, melaporkan kantor berita AFP. Menurut Amnesty International, surat dakwaan, tuduhan, pengacara pembela, dan nama-nama terdakwa “dijaga kerahasiaannya oleh pemerintah”. Katanya rincian tersebut hanya diketahui melalui “bocoran”. HRW mengidentifikasi tiga dari mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup adalah Nasser bin Ghaith, Abdulsalam Darwish al-Marzouqi, dan Sultan Bin Kayed al-Qasimi. Aktivis terkemuka Ahmed Mansoor termasuk dalam terdakwa, tambahnya. Menanggapi vonis tersebut, Devin Kenney dari Amnesty International mendesak Uni Emirat Arab untuk “segera mencabut putusan yang melanggar hukum ini” dan meminta agar mereka yang dihukum dibebaskan. “Persidangan ini adalah sebuah parodi tanpa malu-malu terhadap keadilan dan melanggar beberapa prinsip hukum yang mendasar, termasuk prinsip bahwa Anda tidak dapat mengadili orang yang sama dua kali atas kejahatan yang sama, dan prinsip bahwa Anda tidak dapat menghukum orang secara retrospektif berdasarkan hukum yang tidak ada pada saat kejahatan yang diduga terjadi.” Khalid Ibrahim dari Gulf Center for Human Rights, di mana Ahmed Mansoor duduk di dewan, mengatakan: “Ini adalah tragedi nyata bahwa begitu banyak aktivis dan pembela hak asasi manusia akan tetap berada di penjara selama puluhan tahun, tanpa bisa menyaksikan anak-anak mereka tumbuh dewasa, hanya karena menuntut masa depan yang lebih baik bagi warga Uni Emirat.” Meskipun menjadi salah satu negara terkaya di Timur Tengah dan mempromosikan sektor-sektor high-tech dan inovasi, Uni Emirat Arab tetap membatasi aktivitas politik. Federasi tujuh emirat, yang mencakup Abu Dhabi dan Dubai, tidak memiliki oposisi resmi dan melarang partai politik. Pada tahun 2013, hampir 70 Islamis dipenjara atas dugaan plot untuk menggulingkan pemerintah.
