Jokowi mencari dukungan BPK untuk transisi pemerintahan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan harapannya agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung transisi ke pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. “Saya berharap ada dukungan dari BPK dan semua komponen bangsa agar transisi pemerintahan berjalan lancar,” ujarnya dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 di sini pada hari Senin.

Presiden Jokowi menambahkan bahwa dukungan tersebut diperlukan untuk mempertahankan kemajuan Indonesia. Kepala negara juga optimis akan mendapatkan dukungan BPK untuk terus melakukan perbaikan dalam ekosistem pemerintahan dan membangun sistem pemerintahan yang akuntabel, fleksibel, dan berorientasi pada hasil.

Beliau menyatakan optimisme bahwa pemerintah saat ini dan masa depan akan selalu memberikan perhatian serius terhadap rekomendasi BPK sehingga uang negara dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikelola secara transparan dan akuntabel. “Saya ingin para menteri, kepala lembaga, dan pemerintah daerah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, anggaran negara, dan anggaran daerah menjadi lebih baik dari hari ke hari,” ujarnya.

BPK telah memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ringkasan Laporan Pemeriksaan Semester II tahun 2023. Pendapat tersebut adalah pendapat wajar tanpa pengecualian kedelapan yang diterima oleh LKPP sejak pertama kali mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian pada tahun 2016.

“Hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2023 menunjukkan pendapat wajar tanpa pengecualian,” ujar Kepala BPK Isma Yatun dalam acara hari Senin.

LKPP 2023 merupakan pelaporan tentang anggaran negara 2023 yang terdiri dari Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL). Penerbitan pendapat dari BPK dikatakan telah memenuhi standar yang menjamin bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK.

MEMBACA  Jaksa Agung Venezuela Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk 14 Orang yang Diduga Terlibat Konspirasi

Berita terkait: OIKN akan menjadi pemerintahan kota Nusantara pada 2024

Berita terkait: Pemerintah mengumumkan 14 proyek strategis nasional baru

Copyright © ANTARA 2024