Dalam keputusan sejarah 6-3, para hakim mengatakan untuk pertama kalinya bahwa mantan presiden memiliki kekebalan mutlak dari penuntutan untuk tindakan resmi mereka dan tidak ada kekebalan untuk tindakan tidak resmi. Namun alih-alih melakukannya sendiri, para hakim memerintahkan pengadilan di bawah untuk mencari tahu dengan tepat bagaimana menerapkan keputusan tersebut pada kasus Trump.
Hasilnya berarti penundaan tambahan sebelum Trump bisa menghadapi persidangan dalam kasus yang dibawa oleh jaksa khusus Jack Smith.
Keputusan pengadilan dalam kasus Trump yang lain ini musim ini, bersama dengan putusan mereka yang menolak upaya untuk melarangnya dari surat suara karena tindakannya setelah pemilihan tahun 2020, menegaskan peran langsung dan mungkin tidak nyaman yang dimainkan oleh para hakim dalam pemilihan November.
Putusan itu merupakan yang terakhir dari semester ini dan datang lebih dari dua bulan setelah pengadilan mendengar argumen, jauh lebih lambat daripada kasus-kasus pengadilan tinggi epik lainnya yang melibatkan presiden, termasuk kasus rekaman Watergate.
Mantan presiden dari Partai Republik telah membantah melakukan sesuatu yang salah dan mengatakan bahwa penuntutan ini dan tiga lainnya adalah bermotivasi politik untuk mencoba menjaga dia agar tidak kembali ke Gedung Putih.
Pada bulan Mei, Trump menjadi mantan presiden pertama yang dijatuhi vonis pidana, di pengadilan New York. Dia dinyatakan bersalah atas pemalsuan catatan bisnis untuk menutupi pembayaran diam-diam yang dilakukan selama pemilihan presiden 2016 kepada seorang aktor porno yang mengaku melakukan hubungan seks dengannya, yang dia bantah. Dia masih menghadapi tiga dakwaan lainnya.
Smith memimpin dua penyelidikan federal terhadap mantan presiden, keduanya telah mengarah pada dakwaan pidana. Kasus Washington berkaitan dengan upaya yang diduga dilakukan oleh Trump untuk membatalkan pemilihan 2020 setelah dia kalah dari Demokrat Joe Biden. Kasus di Florida berkisar pada penanganan dokumen berlabel. Kasus lainnya, di Georgia, juga berkaitan dengan tindakan Trump setelah kekalahan dalam pemilihan 2020.
Jika persidangan Washington Trump tidak dilakukan sebelum pemilihan 2024 dan dia tidak diberikan empat tahun lagi di Gedung Putih, dia kemungkinan akan segera diadili setelah itu.
Tetapi jika dia menang, dia bisa menunjuk jaksa agung yang akan mencari pembatalan kasus ini dan penuntutan federal lain yang dihadapinya. Dia juga bisa mencoba memberikan grasi kepada dirinya sendiri jika dia kembali ke Gedung Putih. Dia tidak bisa memberikan grasi kepada dirinya sendiri untuk vonis di pengadilan negara bagian di New York.
Mahkamah Agung yang mendengar kasus ini termasuk tiga hakim yang diangkat oleh Trump – Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch dan Brett Kavanaugh – dan dua hakim yang memilih untuk tidak mundur setelah pertanyaan tentang kedudukan mereka yang tidak memihak.
Keberadaan istri Justice Clarence Thomas, Ginni, menghadiri rapat dekat Gedung Putih di mana Trump berbicara pada 6 Januari 2021, meskipun dia tidak pergi ke Capitol ketika sekelompok pendukung Trump menyerangnya segera setelahnya. Setelah pemilihan 2020, dia menyebutnya sebagai “pencurian” dan bertukar pesan dengan mantan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows, mendorongnya untuk tetap teguh dengan Trump saat dia dengan palsu mengklaim bahwa terdapat kecurangan pemilihan yang luas.
Justice Samuel Alito mengatakan tidak ada alasan baginya untuk mundur dari kasus-kasus tersebut setelah laporan oleh The New York Times bahwa bendera serupa dengan yang dibawa oleh penyerang kerusuhan 6 Januari terbang di atas rumahnya di Virginia dan di pantai New Jersey. Istrinya, Martha-Ann Alito, bertanggung jawab atas pengibaran bendera Amerika yang terbalik pada Januari 2021 dan bendera “Appeal to Heaven” pada musim panas 2023, kata dia dalam surat kepada anggota parlemen Demokrat yang merespons tuntutan pengunduran diri mereka.
Persidangan Trump telah dijadwalkan akan dimulai pada 4 Maret, namun itu sebelum dia meminta penundaan yang disahkan pengadilan dan tinjauan penuh masalah tersebut oleh pengadilan tertinggi negara.
Sebelum Mahkamah Agung terlibat, seorang hakim persidangan dan panel banding tiga hakim telah memutuskan bulat bahwa Trump bisa dituntut atas tindakan yang dilakukan saat dia di Gedung Putih dan menjelang 6 Januari.
“Untuk tujuan kasus pidana ini, mantan Presiden Trump telah menjadi warga Trump, dengan semua pembelaan dari terdakwa pidana lainnya,” tulis pengadilan banding pada Februari. “Tetapi setiap kekebalan eksekutif yang mungkin melindunginya saat menjabat sebagai Presiden tidak lagi melindunginya dari penuntutan ini.”
Hakim Pengadilan Distrik Tanya Chutkan, yang akan memimpin persidangan di Washington, memutuskan menolak klaim kekebalan Trump pada bulan Desember. Dalam putusannya, Chutkan mengatakan bahwa jabatan presiden “tidak memberikan kelonggaran ‘bebas penjara seumur hidup’.”
“Mantan Presiden tidak menikmati kondisi khusus pada tanggung jawab pidana federal mereka,” tulis Chutkan. “Terdakwa dapat menjadi objek penyelidikan, dakwaan, penuntutan, vonis, dan hukuman federal atas tindakan kriminal yang dilakukan selama menjabat.”