Logo TikTok ditampilkan di kantor TikTok pada 12 Maret 2024 di Culver City, California.
Mario Tama | Getty Images
Komisi Perdagangan Federal mengatakan bahwa pada Selasa, itu telah merujuk keluhan terhadap TikTok dan induk perusahaan Tiongkok ByteDance ke Departemen Kehakiman AS.
FTC memulai penyelidikannya setelah penyelesaian tahun 2019 dengan Musical.ly, pendahulu TikTok, yang terkait dengan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Privasi Online Anak-Anak (COPPA). FTC sedang menyelidiki apakah TikTok melanggar undang-undang federal yang melarang praktik bisnis “tidak adil dan menyesatkan.”
Regulator mengatakan bahwa mereka mentransfer kasus ini ke DOJ karena penyelidikan “membuka alasan untuk percaya bahwa terdakwa yang disebut melanggar atau akan melanggar hukum.”
“Meskipun Komisi biasanya tidak mengungkapkan fakta bahwa mereka telah merujuk keluhan, kami telah menentukan bahwa melakukannya di sini adalah dalam kepentingan publik dan bahwa suatu proses dalam kepentingan publik,” kata FTC.
Dalam dengar pendapat Senat pada bulan Januari, CEO TikTok Shou Zi Chew mengatakan perusahaan tersebut memiliki sekitar 40.000 orang dalam operasi kepercayaan dan keselamatan, namun menambahkan bahwa dia tidak tahu berapa banyak pengguna di bawah umur yang menggunakan platform media sosial tersebut.
Juru bicara TikTok mengatakan bahwa mereka telah bekerja dengan FTC dalam masalah ini selama lebih dari setahun dan “kecewa” bahwa lembaga tersebut memutuskan untuk mengejar litigasi.
“Kami sangat tidak setuju dengan tuduhan FTC, banyak di antaranya berkaitan dengan peristiwa dan praktik masa lalu yang tidak akurat secara faktual atau sudah ditangani,” kata juru bicara tersebut. “Kami bangga dan tetap sangat berkomitmen terhadap pekerjaan yang telah kami lakukan untuk melindungi anak-anak dan kami akan terus memperbarui dan meningkatkan produk kami. Kami menawarkan pengalaman yang sesuai dengan usia dengan penjagaan ketat, secara proaktif menghapus pengguna yang dicurigai di bawah umur, dan secara sukarela meluncurkan fitur-fitur keamanan seperti batas waktu layar default, pairing keluarga, dan privasi secara default untuk anak di bawah 16 tahun.”
Perusahaan menghadapi tantangan lain di AS.
Pada bulan Mei, TikTok menggugat pemerintah AS setelah Presiden Joe Biden menandatangani undang-undang yang memberikan ByteDance sembilan bulan untuk menemukan pembeli dan perpanjangan tiga bulan jika ada kesepakatan sedang berlangsung. Tanpa adanya kesepakatan, aplikasi video pendek tersebut bisa dilarang.
TikTok mengatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar Amandemen Pertama, dan bahwa pemisahan aset “tidak mungkin dilakukan: tidak secara komersial, tidak secara teknologi, tidak secara hukum,” menurut dokumen hukum.
— Kontributor CNBC Lora Kolodny berkontribusi pada laporan ini.