Seorang Hakim mengatakan bahwa Bainimarama menyalahgunakan kekuasaannya untuk menutup penyelidikan terhadap dugaan korupsi di Universitas Pasifik Selatan. Frank Bainimarama, yang menjabat sebagai perdana menteri Fiji selama sekitar 15 tahun hingga kehilangan kekuasaan pada tahun 2022, telah dipenjara selama satu tahun setelah dinyatakan bersalah menggunakan posisinya untuk menutup penyelidikan korupsi di universitas terkemuka. Sekali menjadi kepala angkatan bersenjata, Bainimarama merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2006 dan kemudian memenangkan pemilihan demokratis pada tahun 2014 dan 2018. Pada bulan Desember 2022, pria berusia 70 tahun itu dengan tipis kalah dalam pemilihan dari koalisi partai yang dipimpin oleh perdana menteri saat ini, Sitiveni Rabuka, namun tetap menjadi figur populer. Di luar pengadilan di Suva pada hari Kamis, sekelompok pendukung berkumpul menjelang vonis. Istri Bainimarama, Maria, menangis ketika Hakim Agung Sementara Salesi Temo mengumumkan keputusannya, dan mantan perdana menteri itu dibawa pergi dengan diborgol. Bainimarama dinyatakan bersalah awal bulan ini atas menghalangi jalannya keadilan dengan memberitahu mantan komisioner polisi dan sekutu lamanya, Sitiveni Qiliho, untuk tidak menyelidiki dugaan korupsi di Universitas Pasifik Selatan. Qiliho dipenjara selama dua tahun dalam kasus ini, yang berkaitan dengan penyelidikan polisi pada Juli 2020 mengenai dugaan korupsi terkait bonus, promosi, dan kenaikan gaji di lembaga tersebut. Pengadilan menemukan bahwa kedua pria tersebut menggunakan pengaruh mereka untuk menyingkirkan penyelidikan. Kedua pria itu membantah tuduhan tersebut. Masalah hukum Bainimarama semakin meningkat sejak Rabuka, mantan komandan militer, yang sendiri melakukan dua kudeta pada akhir 1980-an, menjadi perdana menteri. Pada Februari 2023, parlemen menangguhkannya hingga 2026 setelah pidato di mana dia mengkritik penggantinya. Setahun kemudian, dia dihadapkan dengan dua dakwaan terpisah atas penyalahgunaan wewenang. Satu tuduhan terkait pemecatan dua polisi secara tidak sah pada tahun 2021. Yang lainnya terkait dengan pembatalan tender “tanpa justifikasi hukum” ketika dia menjabat sebagai menteri keuangan pada tahun 2011.
