Pengadilan di Prancis baru saja memberikan perintah kepada perusahaan internet seperti Google dan Cloudflare untuk secara aktif memblokir situs pembajakan dan streaming ilegal yang terkenal. Perintah ini dikeluarkan atas permintaan pemilik hak siar olahraga. Namun, Google menolak keputusan ini, dan alasan mereka ternyata cukup masuk akal.
Keputusan penting ini memberikan tanggung jawab langsung kepada penyedia layanan internet, bukan kepada situs streaming ilegal. Situs-situs ilegal ini memang sangat sulit dihukum di pengadilan lokal, terutama jika mereka memanfaatkan celah dalam hukum internasional atau menggunakan server dan domain cadangan yang langsung aktif saat platform utama mereka diblokir.
Untuk memblokir situs-situs ini secara efektif, Google harus menggunakan kombinasi penyaringan DNS, IP, dan VPN. Namun, cara-cara ini pasti akan mengenai pengguna biasa dan penyedia web lainnya juga. Ini seperti menjaring ikan kecil dengan jaring besar. Hasilnya, kamu mungkin akan menangkap semua ikan kecil di laut, tapi kamu juga akan melukai lumba-lumba, paus, dan jenis ikan lainnya.
Lebih buruk lagi, pembajak internet yang pintar punya banyak cara untuk menghindari blokade ini. Artinya, ikan kecil itu masih bisa lolos, sementara ikan besar (pengguna biasa) justru terjaring.
Google sudah menyatakan hal ini dalam surat mereka ke pengadilan EU. Mereka bilang, “Memblokir DNS resolver, IP, dan VPN itu tidak efektif. Itu tidak menghapus konten dan mudah dihindari dengan menggunakan DNS resolver alternatif. Cara ini juga tidak proporsional, karena menangkap layanan yang sah, menimbulkan masalah hukum internasional, dan memblokir seluruh domain. Begitu juga dengan memblokir alamat IP, yang tidak menghapus konten dan bisa memblokir banyak layanan sah yang menggunakan IP yang sama.”
Laporan Google juga menyebutkan dampak buruk dari blokade besar-besaran ini, seperti secara tidak sengaja memblokir akses Google Drive dan situs seperti Amnesty International, ACLU, UNICEF, ataupun Australian Senate.
Electronic Frontier Foundation juga mengkritik Google, saing pendapat bahwa upaya Uni Eropa untuk mengontrol internet justru membuat pengguna terkunci di balik gerbang perusahaan teknologi besar.
Masalah ini juga mulai sampai ke Amerika Serikat. Sebuah subkomite di DPR bertemu pada akhir Juni untuk membahas pelarangan konten seperti yang dilakukan EU. Seorang anggota kongres dari California bahkan sudah berjanji untuk memperkenalkan undang-undang serupa.
Tidak kebetulan, upaya legislasi ini meningkat saat pembajakan dan streaming ilegal mulai populer lagi entah karena banyaknya platform streaming sekarang agak justru karena platform-itulah menaikkan harga, memunculkan iklan, dan menyebar-nyebarin konten kurang-lengkap. Perdebatan ini pasti akan semakin panas seiring semakin melibatkan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa.