PBB, Kuba Serukan Dukungan Lawan Blokade Kejam AS

Kuba mengecam blokade ekonomi Amerika Serikat yang disebutnya ‘kejam’ dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, pada Selasa menyatakan bahwa Washington telah melakukan perang multi-dimensi dan non-konvensional terhadap negaranya yang sudah berlangsung hampir tujuh dekade.

Ia menambahkan bahwa blokade itu menjadi semakin kejam dan tidak berperikemanusiaan dalam tujuh bulan terakhir. Rodriguez menyebut tindakan Amerika sebagai hukuman kolektif terhadap rakyat Kuba. Ia juga menekankan bahwa UN punya tanggung jawab untuk memperhatikan kejahatan ini.

Rodriguez merinci bahwa kerugian akibat embargo dari Maret 2025 hingga Februari 2026 mencapai angka rekor sebesar 8 miliar dolar AS, naik tujuh persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun angka itu belum termasuk dampak ekstrem dari blokade pasokan minyak yang mulai diterapkan AS pada Februari.

Banyak negara dari berbagai kawasan seperti Afrika dan Karibia menyatakan dukungan mereka untuk Kuba dan mengutuk kebijakan AS. Setiap tahun sejak 1992, mayoritas besar anggota UN menyetujui resolusi tak mengikat yang menyerukan pencabutan embargo.

Namun dukungan tampaknya sedikit menurun. Pada Oktober lalu, 165 negara anggota mendukung resolusi itu, sebelumnya 187 negara. Sementara tujuh menentang dan belasan abstain. Pada pemungutan suara Selasa lalu untuk menentukan apakah debat digelar, 136 negara setuju, Sembilan menentang, dan 30 abstain—termasuk Jerman dan Kanada.

Dubes AS, Mike Waltz, membantah adanya blokade. Ia mengatakan bahwa satu-satunya embargo di Kuba adalah tekanan yang dipaksakan rezim terhadap rakyatnya sendiri. Rodriguez menegaskan bahwa tidak ada kemajuan dalam dialog diplomatik antara Havana dan Washington, dan kemungkinan tidak akan ada selama pejabat AS memperlakukan Kuba bagaikan musuh yang kalah atau negeri jajahan.

MEMBACA  Britania Raya dan Prancis Siap Kirim Pasukan ke Ukraina jika Kesepakatan Damai dengan Rusia Tercapai

Beberapa pembicara di UN, di samping mengkritik kebijakan AS, juga menyoroti tanggung jawab pemerintah Kuba. Dubes Uni Eropa, Stavros Lambrinidis, mengatakan bahwa situasi buruk warga Kuba bukan cuma karena embargo. Ia mendesak adanya reformasi politik dan ekonomi yang bermakna, termasuk penghormatan hak asasi manusia. Lambrinidis juga mengecam kedekatan Havana dengan Moskow dalam perang Rusia di Ukraina.

Di bawah blokade ini, rakyat Kuba semakin tertekan akibat pemadaman listrik sering terjadi di seluruh negeri, yang disebabkan blokade pengiriman minyak dari AS. Presiden Trump memerintahkan blokade itu pada Januari sebagai bagian dari upaya menekan Kuba. Akibatnya, hanya ada satu kapal tanker minyak dari Rusia yang berhasil mencapai Kuba, membuat pembangkit listrik era Soviet keurangan bahan bakar vital.

Akibatnya, pasokan pangan, air minum, dan obat-obatan juga makin langka. UN telah memperingatkan hanaya keadaan darurat kemanusihan.

Tinggalkan komentar