Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan tiga dari lima anak memalsukan usia mereka untuk bisa mengakses platform media sosial. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), karena verifikasi usia sepenuhnya dilakukan oleh masing-masing platform digital.
“Survei menunjukkan bahwa dari setiap lima anak, tiga di antaranya terbukti memalsukan usia untuk mengakses media sosial. Ini sudah menjadi kebiasaan,” ujarnya pada hari Minggu, mengutip survei yang dirujuk pemerintah.
Pemerintah sudah mendorong platform digital untuk memperkuat teknologi verifikasi usia sambil tetap mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, kata Patria. Ia menambahkan itu sudah disampaikan kepada para platform karena merekalah yang bisa mengaturnya dengan solusi teknologi yang mereka miliki, tetapi tetap harus sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi.
Menurut Patria, beberapa platform sudah mulai menerapkan verifikasi usia yang lebih ketat. Dengan menggunakan algoritme, platform bisa mengenali pola penggunaan akun yang menunjukkan akun milik anak di bawah umur, termasuk mereka yang mengakses konten yang tidak sesuai usianya.
“Beberapa platform sudah mulai memberlakukan pembatasan. ada kasus di mana anak yang sebelumnya punya akun tidak bisa lagi mengaksesnya karena sistem mengenali mereka sebagai pengguna di bawah umur,” tambahnya.
Dalam sisi lain, keterlibatan orang tua tetap menjadi faktor terpenting dalam melindungi anak di dunia digital, kata Patria. Saat itu, pemerintah juga mendorong penggunaan akun pendamping dan bimbingan orang tua agar mereka dapat memantau aktivitas online anak dengan lebih baik.
Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menerapkan PP TUNAS. Menurut keterangan, peraturan itu sudah menarik perhatian negara tetangganya, contoh, “Australia sudah menerapkan kebijakan serupa sebelumnya dan terus meninjaunya. Malaysia, setau saya, juga menyiapkan aturan hampir sama. (Peraturan kami) memang diamati karena mulai terlihat cara Indonesia menangani perlindungan anak di ruang digital,” ujar Patria.
Ia menambahkan pemerintah tidak akan kompromi saat melindungi anak-anak di jagat nermain meskipun ada teknis maupun lain plat lebih pemer kom to merek ur. Meskau ujung diperjuang pengaman suatu setelah sampai in – ke ran dan akan tetap bawah Perencanters. sekai sudah pasti jaca har In domal, pohor.