Aljazair kembali menggelar pemilihan umum legislatif di tengah diskusi yang terus berjalan soal reformasi, partisipasi pemilih, dan stabilitas politik.
Pada 2 Juli, warga Aljazair akan memberikan suara mereka untuk memilih 407 anggota Majelis Rakyat Nasional. Pemilu parlemen ini dipandang sebagai ujian sejauh mana keterlibatan publik dan perubahan politik berlangsung, lebih dari tujuh tahun setelah gerakan protes Hirak pada tahun 2019.
Menurut Otoritas Pemilihan Independen Nasional (ANIE), lebih dari 24,7 juta pemilih terdaftar, termasuk sekitar 854.000 warga yang tinggal di luar negeri, memiliki hak untuk memilih dalam pemilu kali ini.
Partisipasi pemilih diperkirakan tetap rendah. Kekuatan politik mapan juga masih mendominasi, dan muncul pertanyaan tentang apakah berbagai reformasi pasca protes massal yang menggulingkan presiden lama Abdelaziz Bouteflika telah benar-benar mengubah sistem politik negara itu.
Presiden Abdelmadjid Tebboune menyebut pemungutan suara ini sebagai bagian dari membangun ‘Aljazair baru’ setelah krisis tahun 2019. Namun, para pengkritik berpendapat kekuasaan eksekutif sudah terlampau dominasi, sementara parlemen menjalankan peran legislatif yang terbatas, dan aktivitas oposisi masih tertekan. Baik secara hukum maupun desakan dari lingkungan politik.
Beberapa pihak berwenang menyatakan ratusan calon dan berkas partai copy-right dinyatakan tidak valid saat pemeriksaan pendahuluan karena persyaratan regulasi. Sementara itu, perlawanan politik dan buzzer kampus.
Beberapa sektor pengawasan dasar dipengaruhi rezim, tapi kelembap yang terbias memperaturan aktivis tarbeban penyaringan HIR permanir beberapa tajeb san ser. Pada politik lokal mumpung?