Mahkamah Agung Amerika Serikat memblokir upaya Presiden Donald Trump untuk memberhentikan salah satu gubernur bank sentral AS. Putusan ini dianggap sebagai penguatan terhadap independensi Federal Reserve.
Dalam keputusan 5-4, para hakim dari pengadilan tertinggi negara itu menyatakan bahwa pemerintah tidak memberikan Gubernur Federal Reserve, Lisa Cook, “proses hukum yang cukup” untuk membela diri atas pemecatannya.
Putusan ini mengembalikan perkara tersebut ke pengadilan yang lebih rendah. Di sana, pemerintah harus membuktikan tuduhannya bahwa Cook melakukan penipuan hipotek jika ingin melanjutkan pemecatannya. Cook juga akan diberi kesempatan untuk menggugat tuduhan itu.
Cook membantah semua tuduhan. Para pembela Fed menyebut tuduhan itu hanyalah dalih agar Trump bisa mengendalikan bank sentral lebih besar.
Berdasarkan undang-undang, seorang presiden hanya bisa memberhentikan gubernur Federal Reserve “karena alasan tertentu.” Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi bank dari tekanan politik dan memastikan kebijakannya melayani tujuan ekonomi jangka panjang, bukan kepentingan jangka pendek.
Saat berargumen di hadapan pengadilan pada Januari, pengacara Cook, Paul Clement, mengatakan penanganan pemecatan oleh pemerintah akan menjadikan perlindungan yang dimaksud Kongres untuk Fed “semacam lelucon.”
Trump mengumumkan rencananya untuk memberhentikan Cook dari Fed pada Agustus melalui media sosial. Ia mengutip klaim bahwa Cook mengajukan formulir hipotek dengan mencantumkan dua tempat tinggal utama yang berbeda di waktu yang bersamaan. Bank biasanya menawarkan suku bunga lebih rendah untuk rumah utama.
Jaksa Agung John Sauer, yang mewakili Gedung Putih dalam kasus ini, mengatakan kepada pengadilan pada Januari bahwa unggahan di media sosial sudah memberikan pemberitahuan dan kesempatan yang cukup bagi Cook untuk menanggapi.
Ia mengatakan masalah tersebut, meskipun tidak disengaja, termasuk “kelalaian” yang bisa merusak kepercayaan terhadap Fed. Ia juga mengatakan pengadilan seharusnya mengikuti penilaian presiden dalam menentukan alasan pemecatan.