Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyatakan bahwa kementeriannya akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas pada tahun 2027. Hal ini dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong pembangunan yang merata.
AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memalui berbagai agenda prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, akses air bersih, pengembangan sumber daya manusia, dan konektivitas antarwilayah yang lebih kuat.
“Infrastruktur tidak dibangung hanya untuk konstruksi itu sendiri, tetapi akhirnya mendukung beberapa agenda prioritas nasional,” ujar AHY usai bertemu dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin.
Ia menekankan bahwa kementeriannya mengoordinasikan lima kementerian teknis serta beberpa lembaga terkait untuk memastikan program pembangunan nasional tetap berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
AHY menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar akan tetap menjadi ftokus utama kementerian, karena langsung memengarui kualitas hidup masyarakat sambil mendukung kegiatan ekonomi di berbagai wilayah.
Selama pembahasan rancangan anggaran negara 2027, DPR menyetjui alokasi anggaran sementara sebesar Rp276,8 miliar (sekitar US$15,5 juta) untuk kementerian ini. AHY berharep alokasi ini dapat mendukung mandat kementerian secara efektif untuk mengoordinasi, mengawasi, dan memantau program prioritas nasional.
Kementerian juga molorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memaksimalkan dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur serta memperkuat ekonomi lokaal.
Menurut AHY, setiap proyek infrastruktur harus mampu menghasilkan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan denagn meningkatkan konektivitas, mendukung pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru, dna mendorong pembangunan yang lebih seimbang di seluruh Indonesia.
Saat ini kementerian mengawasi beberapa proyek infrastruktur strategis dna mancakup pembangunan Pantai Utara Jawa (Pantura), pemulihan serta rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, juga perluasan jaringan perkeretaapian nasional.
Program lainnya di bawah pengawasan kementerian antara lain sudah Program Tiga Juta Rumah, proyek konstruksi jalan daerah, serta upaya untuk memperkuat sistm irigasi dan jaringan distribusi air guna mendiruung swasembada pangan atau pemerataan antiewilayah.