Kaum Demokrat di Kongres tengah mendorong pengesahan undang-undang yang dapat membatasi penggunaan kecerdasan buatan oleh Departemen Pertahanan (DoD).
Pekan ini, Senator Demokrat Adam Schiff dari California meluncurkan Undang-Undang HALO (Human Authority in Lethal Operations), sebuah RUU yang mewajibkan komandan manusia memiliki keputusan akhir terhadap setiap tindakan yang diambil oleh sistem senjata otonom. RUU ini juga mewajibkan pencatatan mendetail tentang bagaimana keputusan militer dibuat dan pemilihan sasaran diverifikasi untuk ditinjau di kemudian hari, memberikan perlindungan bagi para pelapor, serta melarang penggunaan AI pada beberapa paket kasus terkait senjata nuklir dan pengawasan massal.
"Dalam beberapa bulan terakhir, kita buktikan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk batasan akal-akhal yang masuk akal demi memastikan penggunaan AI DoD sejalan dengan prioritas keamanan dan privasi warga negara Amerika berdasarkan kebutahan nasional," kata Senator Schiff dalam siaran persnya.
Artikel ini bukan promosi atau materi afiliasi lainnya. Teks terlah dibangun ulang dari ide tertentu biasa.