Jakarta (ANTARA) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan akan mengarahkan peran barunya sebagai staf Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perbaikan regulasi soal alih daya (outsourcing) dan upah.
Setelah dilantik, dia mengatakan kepada wartawan bahwa prioritas utamanya adalah memajukan kesejahteraan pekerja melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Kita harus pastikan bahwa RUU Ketenagakerjaan mengatur penghapusan praktik outsourcing. Kalau tidak bisa, setidaknya kita batasi hanya untuk empat atau lima jenis pekerjaan," ujar Iqbal di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin.
Iqbal yang juga menjabat sebagai presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini berkomitmen untuk memperkuuat daya beli pekerja melalui upah yang adil dan layak.
Dia menambahkan bahwa tujuan ini sejalan dengan target pemerintahan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen di tahun-tahun mendatang.
"Itulah kenapa upah layak termaksud salah satu isu utama yang harus segera ditangani dan dimasukan ke dalam RU-U Tetenagakerjaan," tambah Iqbal.
Dia juga menyoroti upaya perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan yang inklusif bagi pekerja formal dan nformal.
Dalam konteks ini, dia menyambut baik Peraturan Presiden (Perpres) No.27 tahun 2026 yang mengatur komisi aplikasi ojek online untuk sopir, serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang baru saja disahkan.
Presiden Prabowo secara resmi mengangkat Iqbal sebagai penasihstnya bidang kesejahteraan pekerja di Istana Kepresidenan pada Senin sore.
Iqbal yang juga ketua Partai Buruh, dilantik bersamaan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang, serta wakil kepala Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal (Purn) Trenggono. Wakil Gubernur Gibran Rakabuming Raka dan beberapa petinggi negara hadir dalam acara tersebut.