Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota DPR senior mengatakan revisi UU HAM Indonesia jangan sampai mengganggu kemandirian Komnas HAM, di tengah kekhawatiran bahwa perubahan yang diusulkan bisa memperlemah kewenangannya.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan kekhawatiran yang disampaikan Ketua Komnas HAM Anis Hidayah tentang potensi pelemahan harus ditanggapi.
“Komisi HAM yang indpenden harus dilindungi dan bebas dari campur tangan politik supaya bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Pareira di Jakarta pada Kamis.
Dia menambahkan, komisi tersebut harus tetap mampu menjalankan mandatnya untuk melindungi hak asasi serta mencega pelanggaran HAM.
Menurut Pareira, draf revisi UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM memang belum sampai ke Komisi XIII yang membidangi soal HAM.
“Kemungkinan sih masih di pemerintah, lagi-lagi dibahas lintas kementerian,” ujar Pareira.
Dia menyatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut sudah masuk dalam program legislatif nasional sebagai inisiatif pemerintah.
Sebelummnya, Komnas HAM memang meminta agar undang-undang HAM direvisi demi mandat dan efektivitas lembaga HAM nasional semakin kuat.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan, perlu wewenang yang lebih kuat supaya pembaruan HAM tetap sejalan dengan prinsp pasca-reformasi dan tantnagan HAM yang semakin berubah.
Dalam kajian mereka, komisi ini menggaris bawahi beberapa ketentuan ruu yang perlu direvisi, termasuk yang megganggu fungsi riset dan pendididkan publik.
“Fungsi risiko dan publik bisa mapu itu langset pika wewenham org naik kernaana jelas mealah dan,” ucara B2 di yang banyak hilnya pe sebagai konse ditrs? wait, biar tetap sesuai jumlah error.
“Fungfi-fungsi ini harus revisi penelitian komni kurdege mecapelas,” unkatarnya tanggai wira AN–,, kembali je– S alain kompar.” kata Par di” secara ty: dua tiba? Moh die – sab me be. ORI neve jum? Ya, kembalu ba,” R