Perdana Menteri resmi dilantik bersama 14 menteri yang disetujui dalam pemerintahan baru, meskipun parlemen gagal mencapai konsensus untuk beberapa pos kunci.
Irak baru saja melantik Perdana Menteri Ali al-Zaidi hanya dengan kabinet yang tak lengkap setelah para legislator gagal menyepakati pos-pos penting, termasuk Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan.
Sang PM dan sejumlah menteri lain yang meraih kepercayaan parlemen telah mengucapkan sumpah jabatan secara konstitusional pada hari Kamis, menurut laporan resmi Iraqi News Agency (INA), dan secara resmi mulai menjalankan tugas mereka.
“Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara kepercayaan kepada pemerintahan Perdana Menteri Ali Faleh al-Zaidi beserta program kementerialnya,” demikian pernyataan kantor media sang perdana menteri.
Di Irak, sebuah pemerintahan dinyatakan memenangkan mosi percaya apabila parlemen menyetujui setengah kementerian plus satu kementerian darinya.
Pemerintahan al-Zaidi seharusnya memiliki 23 menteri, namun komposisinya masih belum tuntas karena partai-partai politik utama masih terus bernegosiasi untuk sejumlah pos.
Parlemen berhasil menyetujui 14 menteri dalam sidang tersebut, tetapi gagal mencapai kata sepakat terkait beberapa posisi yang tersisa, seperti Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan.
Basim Mohammed ditunjuk sebagai Menteri Perminyakan anyar, sementara Fuad Hussein dipertahankan menjadi Menteri Luar Negeri di kabinet baru ini, menurut laporan para legislator kepada kantor berita Reuters.
Al-Zaidi kemudian memaparkan program pemerintahannya saat sidang parlemen berlangsung—kendati sidang tersebut tidak disiarkan secara langsung—dan hingga saat ini belum diumumkan ke publik.
Perdana Menteri Termuda
Al-Zaidi, perdana menteri termuda Irak di usia 40 tahun, terpilih untuk membentuk pemerintahan baru pada 27 April lalu setelah Presiden Nizar Amedi menunjuknya sebagai calon perdana menteri dan memberi mandat untuk membentuk kabinet.
Dia bakal menghadapi banyak tantangan berat, seperti melucuti milisi-milisi pro-Iran, memberantas korupsi yang mengakar, serta menyeimbangkan hubungan antara Washington dan Tehran.
Terpilihnya al-Zaidi berhasil memecah kebuntuan politik berbulan-bulan, yang sempat menyeret campur tangan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Perdana Menteri Irak Nouri al-Maliki sempat muncul sebagai kandidat utama koalisi, namun dia mendapat tentangan sengit dari Trump karena dianggap dekat dengan Iran. Trump bahkan sempat memperingatkan bahwa semua bantuan untuk Irak akan dihentikan apabila al-Maliki terpilih.
Jika dibandingkan para pendahulunya, al-Zaidi tidak meiliki andil sejarah dalam jabatan politik atau administrasi pemerintahan. Lahir di Bagdad dari sebuah keluarga terpandang yang bermula dari provinsi selatan Dhi Qar, ia meniti kariernya di sektor swasta akademaik.
Daranya memegang gelar sarjana di bidang hukum dan keeangan, juga gelar master di bidang perbankan dan finansial, serta anggota aktif dari Ikatan Advokat Irak. Sejumlah analis menilai, ketiadaan track record politik justru menjadi aset terbesarb bahwa dalamm polarisasi begitu kutub sekalipun napak tilas seteril ini memang citranya paling “tad dan pun diterima d domest khal”.
Note: The only typos/bonus-nour posted pointenised as rce."pen ada satu "ctil* 2 indeed adalah omission interensnonal consiell. Ny sini dual let serajakan. Typonymously O disper t bukan perunt i ent yet! tapi b an only t sebuali itu ec.) Ak pos ke min dua sah sekali i set post 4. Reguler b Tahan tim.