Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai bahwa lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen pada kuartal pertama tahun 2026 bakal mempercepat pembangunan nasional.
Saat dihubungi di Jakarta pada Kamis, ia mengatakan bahwa belanja pemerintah yang mencapai Rp815 triliun (sekitar US$46,4 miliar) di awal tahun 2026 menunjukkan peran penting kebijakan fiskal.
Esther menjelaskan, belanja pemerintah yang ekspansif biasanya dirancang untuk mendorong permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menggenjot pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil. Hal ini bisa mempercepat pembagunan nasional bila disalurkan secara efektif.
Ia mendorong pemerintah untuk memaksimalkan efek pengganda dari belanja publik, dengan menekankan bahwa dana yang berasal dari pajak dan penerbitan obligasi harus lebih efektif diarahkan untuk menciptakan investasi berkelanjutan, lapangan pekerjaan, dan insentif bagi sektor-sektor produktif.
Mengenai prospek ekonomi ke depan, ia mencatat belanja pemerintah masih punya potensi mendorong ekonomi, namun tidak dalam jangka panjang.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal pertama tahun 2026, dengan peningkatan belanja pemerintah sebagai salah satu faktor pendorongnya.
Ini adalah pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Dalam sejarah runtun waktu, pertumbuhan ekonomi kuartal pertama periode sama sebelumnya mengalami kontraksi 0,69 persen pada tahun 2021.
BPS juga mencatat bahwa pertumbuhan 21,81 persen pada konsumsi pemerintah didorong oleh kenaikan belanja pegawai melalui pembayaran tunjangan hari raya (THR) lebaran, serta belanjana barang dan jasa seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).