Badan baru untuk mengurus pemilihan umum belum juga ditunjuk, setelah Komisi Pemilihan Independen (CEI) yang sudah dibubarkan sebelumnya dituduh tidak independen.
Pemerintah Pantai Gading baru saja membubarkan Komisi Pemilihan Independen (CEI). Keputusan ini diambil menyusul kritik bertubi-tubi dari pihak oposisi terkait penyelenggaraan pemilu yang dinilai bermasalah.
“Melihat berbagai keraguan yang dilontarkan terhadap lembaga ini, serta kritik yang tajam, Dewan Menteri pun memutuskan untuk membubarkannya,” ujar Menteri Komunikasi Amadou Coulibaly dalam konferensi pers setelah rapat kabinet pada Rabu kemarin.
Coulibaly menambahkan, langkah ini diambil untuk membuka jalan bagi sistem manajemen pemilu yang baru. Namun, ia belum bersedia menyebutkan pengganti dari CEI.
“Saya belum bisa sampaikan pada tahap ini seperti apa mekanisme baru itu nantinya. Hal ini pasti akan dibahas dan ditetapkan di tingkat pemerintahan,” ungkapnya.
Tujuan utama langkah ini, lanjut dia, adalah “untuk memastikan secara berkelanjutan terselenggaranya pemilu yang damai, dengan membangun kepercayaan yang lebih besar dan menenangkan seluruh warga Pantai Gading serta para pelaku politik.”,
Kritik Oposisi
Partai-partai oposisi sudah lama menuduh komisi ini tidak punya independensi. Menurut mereka, susunan keanggotaan CEI sangat berpihak pada koalisi penguasa.
Pihak berwenang tentu saja membantah tuduhan-tuduhan tersebut.
CEI, yang dibentuk pada tahun 2001, memang bertanggung jawab atas penyelenggaraan semua pemilu di Pantai Gading sejak berakhirnya kekuasaan militer pada tahun 2000. Peran utamanya adalah memastikan penerapan kode etik pemilu dijalankan dengan ketat.
Namun, CEI selalu menjadi pusat dari hampir setiap sengketa pemilu besar, termasuk pemilihan presiden tahun 2010. Hasil kontroversial dari pemilu saat itu memicu gelombang kekerasan berdarah yang berlangsung selama berbulan-bulan.
Pemilu presiden terakhir di Pantai Gading digelar pada Oktober lalu. Saat itu, Presiden Alassane Ouattara kembali memenangkan periode keempatnya dengan perolehan suara hampir 90 persen. Kemenangan ini terjadi setelah sejumlah tokoh oposisi terkemuka dicekal dari kontestasi, yang kemudian mengundang kritik pedas dari kelompok oposisi dan masyarakat sipil mengenai ‘inklusivitas’ proses demokrasi di negeri