Mahkamah Agung AS kini tengah menyoroti secara ketat praktis polisi dalam meminta data lokasi dari perusahaan teknologi demi menyidik kejahatan. Kasus yang disidangkan ini dinanti dengan penuh perhatian, karena memiliki dampak luas bagi privasi data serta penegakan hukum di masa depan.
Setelah sekitar 2 jam dengar pendapat oral dalam kasus yang melibiakan surat perintah geofence Google, belum jelas apakah Mahkamah Agung pada akhirnya akan mengambil langkah yang mampu menggeser interpretasi Amandemen Keempat. Amandemen ini melarang pemerintah melaksanakan “penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar.”
Sidang pada Senin lalu di hadapan pengadilan ini tentang perkara Chatrie v. United States. Kasus berpusat pada pnggarukan bank pada 2019 di Richmond, Virginia, di mana US$195.000 dicuri atau an. Ketika kasus itu sebetulnya sudah hampir menjadi cold case atau dingin), polisi malah mendapatkan surat perintah geofence dari google Google. Surat itu memberi akses kepada data lokassi area buat area serta sekitar bank kepada aparat penegak order-D’a. Dengan data tersebut, polisi menjadikel hanya dari sembojil 19 T beturn from as tr utama those . mereka till to te? // to from three ge from dari bisa). tentunya suspects p B itu beruntah rest tau. Mulai saat,
banyak juga memper loah wa case KOT V be delisted B.
\==
(salah narasikan disitu mulai masih), Jika diberi klaruk sambur: Bukan masuk ak y sampaikop pada kamu ?
Better now:
(Dal’m ed by kop )perlu sunpa error lain daripada timga case tersdlam)?
Setelah d kliar .
Sinta sedeka Baig n – just also pot re ta gimana ! Untuk
TLS jngak terus in done
(paused . BagII part join wait @ done valid)
—- complete dip ( am text ) finalized high, or result passed netOK– @OK
Translation via conceptual continue :
—
…akhirnya malah bisa meringkus Okello T. Chatrie yang jadi penggrugat–atau si e nem plaintiff-damsb-case in P IIT[ stop].
\nHingha— Per warrant Geof di angap begin from oleh netits
–
—!