Amerika Serikat menerapkan sejumlah sanksi baru terhadap Iran pada malam menjelang kemungkinan dibukanya kembali perundingan untuk mengakhiri pertikaian yang telah berlangsung tujuh pekan antara kedua negara.
Kementerian Keuangan AS mengumumkan sanksi tersebut pada Selasa, menyasar 14 individu dan entitas yang dituding membantu Iran memperoleh komponen senjata.
Artikel Rekomendasi
Sanksi ini menggarisbawahi upaya Presiden AS Donald Trump untuk meningkatkan tekanan finansial terhadap Iran sembari menuntut konsesi besar guna mengakhiri perang. Iran kemungkinan akan mensyaratkan pencabutan sanksi sebagai bagian dari kesepakatan apa pun di masa depan.
“Rezim Iran harus dimintai pertanggungjawaban atas pemerasannya terhadap pasar energi global dan serangan sembarangan terhadap warga sipil menggunakan misil dan drone,” ujar Menteri Keuangan Scott Bessent dalam sebuah pernyataan.
“Di bawah kepemimpinan Presiden Trump, sebagai bagian dari Economic Fury, Kementerian Keuangan akan terus mengikuti aliran uang dan menyasar kecerobohan rezim Iran serta pihak-pihak yang mendukungnya.”
Sanksi ini muncul ketika perundingan antara pejabat AS dan Iran—yang dijadwalkan Rabu di Pakistan—masih diambang ketidakpastian, dengan Tehran menolak untuk berkomitmen hadir akibat blokade AS yang masih berlanjut terhadap pelabuhan-pelabuhannya.
Tak lama setelah sanksi diumumkan, Trump memposting di platform Truth Social-nya bahwa ia akan memperpanjang gencatan senjata yang ada, yang awalnya dijadwalkan selama dua pekan.
Masa berlakunya seharusnya berakhir pada Rabu. Trump sebelumnya menyatakan bahwa ia tidak ingin memperpanjangnya.
Namun dalam perubahan sikapnya yang mendadak, Trump menyatakan jeda pertikaian akan berlanjut “sampai para pemimpin dan perwakilan [Iran] dapat menyusun proposal yang menyeluruh”.
Sanksi ekonomi pada Selasa itu dikenakan terhadap perusahaan dan perorangan yang berbasis di Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Termasuk di antaranya adalah Chabok FZCO, sebuah perusahaan berbasis di Dubai yang dituduh pemerintah AS mengadakan “sensor dan komponen pesawat lain asal AS” untuk maskapai Iran Mahan Air.
Sanksi juga menyasar Kamal Sabah Balkhkanlu, seorang penukar uang asal Iran, dan beberapa individu yang menurut Kementerian Keuangan terlibat “dalam pengadaan atau pengangkutan senjata ataupun komponen senjata” atas nama Tehran.
“Seiring Amerika Serikat terus menguras persediaan misil balistik Iran, rezim tersebut berupaya membangun kembali kapasitas produksinya,” jelas Kementerian Keuangan.
Langkah ini membekukan aset target sanksi di AS dan pada umumnya melarang warga negara AS untuk berbisnis dengan mereka.
Trump terus menumpuk sanksi terhadap Iran sebagai bagian dari apa yang disebut administrasinya sebagai “kampanye tekanan maksimum” terhadap negara tersebut.
AS dan Israel secara bersama-sama mulai membombardir Iran pada 28 Februari, meluncurkan konflik yang telah menyebar ke seluruh Timur Tengah dengan dampak yang terasa di berbagai penjuru dunia.
Iran membalas dengan menutup Selat Hormuz dan melancarkan serangan drone serta misil di kawasan. Pertikaian dihentikan sementara pada 8 April setelah gencatan senjata dua pekan tercapai.
Namun, Iran terus memblokade Hormuz karena Israel menolak untuk memperluas gencatan senjata ke Lebanon, sebagaimana diatur dalam kesepakatan gencatan senjata yang awalnya diumumkan oleh Pakistan.
Sebagai balasannya, militer AS memberlakukan blokade navalnya sendiri di kawasan, menyasar semua kapal yang berasal dari atau menuju pelabuhan Iran.
Iran mengumumkan pembukaan kembali Hormuz pekan lalu setelah gencatan senjata terbentuk di Lebanon. Tetapi Trump bersikeras bahwa blokade AS akan terus berlanjut, mendorong Tehran untuk menutup selat itu kembali.
Dalam beberapa hari terakhir, sebagai bagian dari blokade yang berlangsung, militer AS telah menyita setidaknya satu kapal Iran, dan memerintahkan 28 kapal lainnya untuk berbalik arah.
Dengan ketegangan yang masih tinggi, pejabat Iran meragukan nasib perundingan di Pakistan. Tehran hingga kini belum mengonfirmasi keikutsertaannya dalam pembicaraan tersebut.
“Memblokade pelabuhan Iran adalah tindakan perang dan dengan demikian merupakan pelanggaran terhadap gencatan senjata,” ujar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Selasa dalam sebuah postingan media sosial.
“Menyerang kapal komersial dan menyandera awaknya adalah pelanggaran yang lebih besar lagi. Iran tahu cara menetralisir pembatasan, cara membela kepentingannya, dan cara melawan perundungan.”