Jakarta (ANTARA) – Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Anindya Bakrie, menyoroti dukungan komunitas bisnis Indonesia terhadap aksesi Indonesia ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Dia mencatat bahwa langkah ini merupakan langkah strategis untuk mendorong Indonesia mencapai tujuannya menjadi negara maju pada 2045 melalui peningkatan tata kelola dan standar kebijakan.
“Keputusan pemerintah untuk mengejar aksesi OECD adalah pilihan strategis yang tepat untuk mendukung tujuan Indonesia menjadi negara maju pada 2045,” ujarnya dalam seminar nasional tentang aksesi OECD Indonesia di Jakarta, Selasa.
Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan OECD pada 2023, menerima peta jalan aksesi pada 2 Mei 2024, dan menyerahkan memorandum awal pada 3 Juni 2025 sebagai penilaian mandiri mengenai keselarasan regulasi nasional.
Proses aksesi Indonesia saat ini dipersiapkan untuk masuk ke tahap tinjauan teknis, yang dijadwalkan pada Juli tahun ini.
Menurut Bakrie, keanggotaan OECD akan membantu meningkatkan koherensi regulasi dan standar tata kelola Indonesia, serta menciptakan lingkungan bisnis yang lebih dapat diprediksi bagi para pelaku usaha.
Dia menekankan bahwa kepastian regulasi adalah faktor krusial bagi komunitas bisnis, karena investor sangat mempertimbangkan stabilitas kebijakan dan kualitas institusi saat mengambil keputusan investasi.
Dia mengungkapkan survei Kadin menunjukkan hampir 50 persen pelaku bisnis di Indonesia berencana untuk ekspansi dalam enam bulan ke depan. Namun, sekitar 20 persen responden menyebut birokrasi dan regulasi masih menjadi hambatan utama dalam menjalankan usaha.
Ketua Kadin menambahkan bahwa aksesi OECD diharapkan dapat menjadi katalis untuk memperbaiki ekosistem bisnis dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan standar kebijakan sesuai praktik internasional.
Dia menekankan bahwa proses aksesi ini bukan hanya agenda pemerintah, tetapi upaya kolektif yang melibatkan semua pihak, termasuk sektor bisnis.
Pada kesempatan itu, Kadin berkolaborasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meluncurkan OECD Private Sector Playbook, yang berfungsi sebagai panduan awal bagi keterlibatan sektor swasta dalam proses aksesi OECD Indonesia.
Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey telah menyampaikan dukungan negaranya terhadap proses aksesi OECD Indonesia, termasuk upaya mendorong keterlibatan sektor swasta dalam reformasi kebijakan.
Dia mencatat bahwa melibatkan sektor swasta sejak awal proses aksesi adalah kunci untuk memastikan reformasi berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
Berita terkait: Aksesi OECD tak ubah sikap Indonesia terhadap Israel: Hartarto
Berita terkait: Indonesia didorong perkuat tata kelola dan anti-korupsi untuk ajuan OECD
Berita terkait: RI percepat aksesi OECD, prioritaskan lingkungan dan ekonomi digital
Penerjemah: Aria Ananda, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026