Jakarta (ANTARA) – Indonesia meningkatkan upaya untuk memperluas pendidikan inklusif, bertujuan memastikan akses yang setara ke pembelajaran berkualitas bagi semua anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, demikian disampaikan seorang menteri pada Senin.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan kembali komitmen pemerintah pada peluncuran Program Pelatihan Pendidikan Inklusif 2026 di Jakarta.
“Sangat penting kita memenuhi amanat konstitusi untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua, termasuk layanan khusus untuk anak berkebutuhan khusus,” ujarnya.
Mu’ti mengingatkan bahwa tantangan besar masih ada, terutama stigma sosial negatif yang terus meminggirkan anak-anak penyandang disabilitas.
Dia mengatakan miskonsepsi masih tersebar luas, di mana beberapa komunitas masih memandang kondisi tersebut sebagai sumber rasa malu atau bahkan kutukan, yang berkontribusi pada pengucilan dari pendidikan dan kehidupan sosial.
Di luar stigma, ia menyebutkan kendala keuangan dan kurangnya guru yang berkualifikasi sebagai penghalang utama pendidikan inklusif.
Jumlah pendidik yang dibekali keterampilan dan komitmen untuk mendukung siswa berkebutuhan khusus masih kurang, terutama karena jumlah pendaftaran terus naik.
Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah mendorong sekolah inklusif berdasarkan empat model sistem utama: inklusi intelektual, fisik, ekonomi, dan sosial.
Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang mengakomodasi beragam kebutuhan siswa dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal.
Mu’ti menyatakan sekolah harus menjadi ruang integrasi, di mana siswa dari latar belakang berbeda dapat berinteraksi dan belajar bersama tanpa diskriminasi.
Ia juga mendesak partisipasi publik yang lebih luas, menyeru komunitas dan orang tua untuk mengubah perspektif dan mendukung praktik inklusif.
“Mengubah pola pikir sama pentingnya dengan meningkatkan fasilitas,” katanya.
Menteri menekankan bahwa menyediakan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga kehormatan yang memerlukan infrastruktur yang layak dan komitmen berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa melayani anak berkebutuhan khusus merupakan suatu kehormatan besar yang harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Berita terkait: Wakil Presiden RI Gibran dorong pendidikan robotika inklusif
Berita terkait: Revitalisasi sekolah tingkatkan akses bagi siswa disabilitas
Penerjemah: Sean Filo, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026