Indonesia Andalkan Reformasi Struktural Ekonomi untuk Hadapi Krisis Energi

Jakarta (ANTARA) – Indonesia mengandalkan reformasi ekonomi struktural, termasuk membentuk gugus tugas debottlenecking untuk memudahkan hambatan bisnis, sebagai strategi untuk mempertahankan ketahanan nasional menghadapi krisis energi.

“Di tengah krisis energi yang dipicu perang saat ini, pelajaran penting yang didapat adalah bahwa ketahanan Indonesia saat ini berakar bukan pada langkah darurat, tetapi pada reformasi struktural yang dijalankan jauh sebelum krisis,” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pernyataannya pada Senin.

Dalam Pertemuan Musim Semi IMF-Bank Dunia tanggal 13 hingga 17 April 2026 di Washington, ia menyatakan bahwa konflik berkelanjutan di Timur Tengah menjadi pengingat bahwa proses dan perizinan yang efisien adalah kunci untuk keamanan energi.

Dalam hal ini, pembentukan Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menangani keluhan tentang kendala yang dialami kalangan usaha menjadi salah satu reformasi penting yang dilakukan Indonesia.

Indonesia juga mempercepat reformasi dengan menyederhanakan perizinan dan mengurangi hambatan impor energi, catat Purbaya.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, lanjutnya, perhatian utama terkait ketidakseimbangan eksternal terletak pada risiko potensial, termasuk volatilitas aliran modal, tekanan inflasi, dan dampak spillover dari sistem keuangan global.

Meskipun perang memicu guncangan melalui harga energi, biaya pengiriman, dan volatilitas mata uang di Indonesia, ia menyatakan bahwa stabilitas makroekonomi Indonesia tetap terjaga dibandingkan banyak negara lain yang menghadapi tekanan serupa.

Ia mengakui Indonesia mencatat arus keluar valuta asing sebesar US$1,8 miliar dan rupiah terdepresiasi, namun defisit fiskal Indonesia tetap di bawah 3 persen dan cadangan devisa tetap memadai.

Hal ini diyakini menjadi bukti bahwa kredibilitas makro-keuangan berfungsi pada saat kritis, termasuk dalam memperkuat keamanan energi.

Di sisi lain, di tengah penyesuaian harga global, imbal hasil obligasi pemerintah 10 tahun meningkat relatif, tetapi tetap dalam asumsi pemerintah.

MEMBACA  Video tidak menunjukkan 'pengusiran warga Tiongkok dari kota Indonesia'

Kredibilitas ini memungkinkan Indonesia menyerap harga energi yang lebih tinggi tanpa mengorbankan dukungan bagi kelompok rentan atau melampaui batas defisit fiskal negara, tambah Purbaya.

Berita terkait: Indonesia economy remains resilient amid global challenges: Minister

Berita terkait: IMF praises Indonesia’s economy, Prabowo sees faster growth

Penerjemah: Imamatul Silfia, Yashinta Difa
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar