loading…
Selat Malaka jadi sorotan dunia ketika Selat Hormuz ditutup Iran dan AS memblokade pelabuhan-pelabuhan Iran di selat tersebut. Foto/X @_TheTathya
JAKARTA – Saat Amerika Serikat (AS) menerapkan blokade Angkatan Laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz, China mengecam keras dan menyebutnya sebagai langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Sikap Beijing ini wajar karena sekitar 50 persen minyak China berasal dari Timur Tengah dan secara tidak langsung Selat Hormuz menjadi gerbangnya.
Belum reda konflik di Selat Hormuz, sekarang media internasional menyoroti Selat Malaka. Lagi-lagi, terkait strategi AS untuk “mencekik” aliran minyak ke China—rival utama Amerika yang sering disebut Presiden Donald Trump. Mengapa Selat Malaka? Ya, karena 70 hingga 80 persen impor minyak China lewat selat ini.
Baca Juga: Strategi AS Mencekik Minyak China, dari Venezuela, Selat Hormuz, hingga Indonesia
Di waktu yang bersamaan, bocoran dokumen rahasia pertahanan AS mengungkap bahwa Washington meminta Indonesia mengizinkan akses ke wilayah udaranya untuk pesawat-pesawat militer Amerika. Proposal ini, dilaporkan muncul setelah pertemuan di bulan Februari antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, disebutkan akan memberikan akses penerbangan “menyeluruh” bagi pesawat militer AS di wilayah udara Indonesia untuk operasi darurat, respons krisis, dan latihan bersama.
Kementerian Pertahanan Indonesia pada Senin lalu mengakui adanya dokumen tersebut, tapi bilang rencana itu belum final, dan menyebutnya sebagai draf “letter of intent” yang masih dalam tinjauan. Lebih lanjut, kementerian tersebut menekankan bahwa pemerintah mempertahankan kendali penuh atas wilayah udara Indonesia.
Pada Rabu lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia tidak punya kebijakan untuk kasih akses tak terbatas ke wilayah udaranya untuk pihak asing mana pun, dan bahwa proposal AS masih dalam pertimbangan internal. Dia bilang semua bentuk kerja sama dengan Washington akan tunduk pada mekanisme dan prosedur nasional Indonesia.
Di balik layar, apa yang digambarkan kantor berita Reuters sebagai “perbedaan pendapat” telah muncul. Menurut laporan media tersebut, Kemenlu Indonesia mengirim surat mendesak dan rahasia ke Kementerian Pertahanan di awal April yang memperingatkan bahwa pemberian hak lintas udara secara menyeluruh berisiko melibatkan Jakarta dalam konflik asing.
Dalam perkembangan lain, Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin telah terbang ke Washington untuk bertemu Menteri Perang AS Pete Hegseth dan menandatangani “kemitraan kerja sama pertahanan utama” yang bertujuan memperkuat keamanan regional melalui modernisasi militer, peningkatan interoperabilitas, dan lebih banyak latihan bersama.
Abdul Rahman Yaacob, seorang peneliti di lembaga pemikir Rabdan Security and Defence Institute di Uni Emirat Arab, mengatakan akses lintas udara akan memungkinkan pesawat AS memotong waktu transit dari pangkalan di Australia atau Samudra Hindia ke daerah operasi utama seperti Filipina dan Korea Selatan.
Tapi Yaacob memperingatkan bahwa memberikan akses tersebut bisa buat Indonesia rentan terhadap “pembalasan atau eskalasi.”