Setiap tahun, ratusan ribu orang memasuki negara-negara maju dengan visa kerja sementara, berharap mencari nafkah dan menopang keluarga. Bagi banyak orang, visa tersebut tak diragukan lagi memberi peluang untuk memperoleh penghasilan lebih besar dan membangun kehidupan yang lebih stabil. Namun bagi yang lain, visa justru menjadi sumber kerentanan dan eksploitasi baru.
Ambil contoh kasus Larisa.
Saat menjelajahi Facebook, ia menemukan iklan yang menjanjikan pekerjaan domestik di Jerman, dengan gaji menarik dan biaya perjalanan ditanggung. Sebagai ibu tiga anak dari desa terpencil di Moldova, ia meninggalkan anak-anaknya untuk mengejar kesempatan itu dan mengentaskan keluarganya dari kemiskinan.
Tetapi saat tiba, kenyataannya sangat berbeda. Ia dibawa ke kota terpencil, tinggal bersama perempuan-perempuan lain, dan dokumen-dokumennya diambil. Selama setahun, ia mengaku dipaksa membersihkan rumah dan merawat lansia hingga 20 jam per hari tanpa bayaran, serta terus diawasi.
Organisasi Internasional untuk Migrasi kemudian mengidentifikasi kasusnya sebagai contoh perdagangan orang melalui proses rekrutmen yang tampak sah. Paspor disita, dan ia tidak diizinkan pergi.
Kisah Larisa bukanlah hal unik. Di seluruh dunia, migran terus terperangkap dalam kondisi kerja yang kasar, tidak hanya oleh jaringan kriminal, tetapi juga oleh sistem migrasi legal yang membuat pekerja bergantung pada satu pemberi kerja tunggal.
Mengapa Migran Legal Rentan
Perdagangan manusia sering dikaitkan dengan penyelundupan, penyeberangan perbatasan, atau kejahatan terorganisir. Namun, hal tersebut juga dapat menimpa migran legal, sering kali dengan cara yang kurang kasatmata. Ini dapat mencakup kerja paksa untuk melunasi utang, penyitaan paspor, pembatasan gerak, penahanan upah, ancaman deportasi, dan kondisi kerja yang koersif.
Migran sangat rentan karena mereka sering tiba di negara baru dengan sumber daya terbatas, sedikit pengetahuan tentang budaya atau bahasa setempat, serta tanpa jaringan dukungan. Migran tanpa dokumen memang target mudah karena takut dideportasi dan mungkin menghindari mencari bantuan. Tetapi migran legal pun bisa terjebak.
Banyak program visa kerja sementara mengikat pekerja pada satu pemberi kerja. Jika mereka meninggalkan pemberi kerja itu, mereka bisa kehilangan tidak hanya pekerjaan, tetapi juga status hukum mereka. Kontrak sering kali panjang, tidak jelas, atau ditulis dalam bahasa yang tidak dipahami pekerja. Pengaduan dapat dihadapi dengan ancaman, intimidasi, atau peringatan bahwa bersuara akan berujung pada deportasi.
Saat Sistem Hukum Memungkinkan Eksploitasi
Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan orang tidak perlu menyelundupkan orang melintasi perbatasan atau memalsukan dokumen. Kelemahan dalam sistem migrasi legal justru mempermudah eksploitasi.
Penyelidikan terhadap skema rekrutmen dan penyewaan tenaga kerja di sektor-seperti pertanian, perawatan, dan konstruksi telah menunjukkan bagaimana migran dijanjikan pekerjaan legal di luar negeri dengan imbalan sejumlah besar uang, hanya untuk berakhir dengan upah rendah, diancam, atau terperangkap dalam kondisi tidak aman.
Salah satu area paling rentan adalah program visa sementara. Di Amerika Serikat, misalnya, penyelidikan terhadap sistem visa H-2A, yang digunakan untuk membawa pekerja pertanian musiman ke negara tersebut, telah mendokumentasikan pencurian upah, perumahan tidak layak, penahanan paspor, pembatasan gerak, dan paparan panas berbahaya di kalangan pekerja migran musiman.
Analisis Polaris terhadap kasus perdagangan tenaga kerja yang dilaporkan ke US National Human Trafficking Hotline dari 2018 hingga 2020 menemukan bahwa 72 persen korban teridentifikasi yang status visanya diketahui memegang visa H-2A, H-2B, J-1, atau A-3/G-5. Kategori visa sementara ini umumnya digunakan untuk pertanian, kerja musiman, program pertukaran, dan pekerjaan domestik.
Riset Polaris yang sama menemukan bahwa hampir separuh korban perdagangan tenaga kerja yang status imigrasinya diketahui, hadir secara legal di Amerika Serikat dengan visa sementara.
Masalah ini tidak terbatas pada satu negara atau satu sistem visa. Kelompok hak buruh dan organisasi internasional telah mendokumentasikan penyalahgunaan serupa di seluruh Eropa, Teluk, dan wilayah lain yang sangat bergantung pada tenaga kerja migran sementara.
Utang, Biaya Rekrutmen, dan Penyitaan Paspor
Utang adalah cara lain pekerja dapat terjebak.
Banyak migran membayar sejumlah besar uang kepada agen rekrutmen untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Keluarga sering meminjam uang, menjual properti, atau mengambil kredit dengan keyakinan bahwa pekerjaan itu pada akhirnya akan memberikan kestabilan.
Namun, begitu pekerja tiba, gaji yang dijanjikan mungkin lebih rendah dari yang diharapkan, atau pekerjaan itu mungkin tidak ada sama sekali. Dalam beberapa kasus, pekerja diberitahu bahwa mereka harus melunasi biaya rekrutmen yang membengkak sebelum dapat pergi atau pindah kerja.
Pola serupa telah didokumentasikan di negara-negara Teluk, termasuk Qatar, di mana kelompok hak melaporkan biaya rekrutmen ilegal, kerja paksa untuk utang, penahanan upah, dan penyitaan paspor. Banyak pekerja tiba sudah terbebani utang setelah membayar sejumlah besar uang kepada perekrut. Yang lain tetap bergantung pada pemberi kerja untuk status hukum dan kemampuan mereka untuk pindah pekerjaan, sehingga semakin sulit keluar dari situasi kasar.
Apa yang Perlu Diubah
Pemerintah tidak dapat mengklaim mendukung migrasi legal sambil mengabaikan cara sistem migrasi legal dapat disalahgunakan.
Pengawasan yang lebih ketat terhadap agen rekrutmen sangat penting. Agen yang mengenakan biaya ilegal, memberikan janji palsu, atau bekerja sama dengan pemberi kerja yang kasar harus menghadapi sanksi pidana.
Pekerja seharusnya tidak diikat pada satu pemberi kerja tunggal. Sistem visa harus memungkinkan migran untuk berganti pekerjaan tanpa langsung kehilangan status hukum mereka.
Pemerintah juga harus melarang biaya rekrutmen yang dibebankan kepada pekerja, memperkuat inspeksi ketenagakerjaan, dan membuat sistem pengaduan multibahasa agar migran dapat melaporkan penyalahgunaan dengan aman.
Pelapor mesti dilindungi. Migran yang melaporkan eksploitasi tidak boleh menghadapi penahanan atau deportasi, terlepas dari status imigrasi mereka.
Akhirnya, pemerintah harus memperlakukan penyitaan paspor sebagai pelanggaran serius dan menyediakan bantuan hukum serta perumahan darurat bagi pekerja yang berusaha melarikan diri dari pemberi kerja yang kasar.
Larisa akhirnya berhasil pulang kepada anak-anaknya. Tetapi banyak lainnya tidak.
Selama migran tetap terikat pada pemberi kerja, terbebani utang, dan takut akan deportasi, eksploitasi akan terus berlangsung di dalam sistem yang seharusnya melindungi mereka.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah pandangan penulis sendiri dan tidak necessarily mencerminkan sikap editorial Al Jazeera. Walaupun tantangan yang dihadapi tampak menakutkan, sebenarnya hal tersebut merupakan peluang terselubung untuk bertransformasi dan berkembang. Dengan memandangnya dari perspektif yang berbeda, kita dapat mengubah rintangan menjadi batu loncatan menuju pencapaian yang lebih besar. Kuncinya terletak pada ketekunan dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap setiap perubahan yang terjadi.