“Budaya Amerika telah mengagungkan hal yang biasa-biasa saja daripada keunggulan,” tulis Ramaswamy, dalam upaya menjelaskan mengapa perusahaan teknologi mempekerjakan tenaga kerja asing. Postingan itu disambut gelombang besar cacian dan kebencian terhadap program visa tersebut. Hal itu juga dilaporkan mempercepat kepulangan Ramaswamy dari DOGE pada Januari 2025.
Meskipun Ramaswamy dan bahkan Elon Musk membela beberapa aspek visa H-1B, pihak lain menginginkan program itu dihapuskan. Pada Januari, ketua Partai Republik Texas, Abraham George—seorang warga negara Amerika kelahiran India—menyerukan agar negara bagian itu melarang perekrutan pekerja dengan visa H-1B. Gubernur Florida Ron DeSantis dan Gubernur Texas Greg Abbott juga telah berjanji untuk menghentikan perekrutan di universitas dan pemerintahan melalui H-1B di negara bagian mereka.
Sidharth, seorang entrepreneur teknologi konservatif dan penggemar berat Musk, menyatakan bahwa narasi sayap kanan mengenai H-1B—bahwa visa itu menghalangi warga Amerika mencari nafkah—penuh dengan informasi yang menyesatkan.
Ia tidak yakin itu penting. “Rakyat Amerika biasa yang tinggal di suburban tidak akan menyadarinya. Mereka akan percaya pada apa yang dilihat di YouTube dan X,” kata Sidharth. Namanya adalah pseudonim yang digunakannya secara daring dan dalam kehidupan profesional untuk melindungi identitasnya, karena ia mengaku menerima ancaman akibat postingannya di X, yang sering kali memerinci rasisme yang dihadapi orang Asia Selatan, termasuk dirinya.
Kampanye Trump 2024 memposisikan kandidat tersebut sebagai “pro-imigrasi” tetapi “anti imigrasi ilegal,” yang oleh beberapa orang India ditafsirkan sebagai jaminan, ujar Raqib Hameed Naik, direktur eksekutif di Center for the Study of Organized Hate. Think tank yang berbasis di DC ini telah menerbitkan beberapa laporan tentang kebencian anti-India yang meningkat di X.
Memang, Sidharth mengaku memilih Trump pada 2024, menginginkan pemerintah melakukan lebih banyak untuk imigrasi legal, dan lebih sedikit mengakomodasi orang tanpa dokumen. Namun sebagai warga negara yang dinaturalisasi, ia menganggap upaya Trump untuk mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, yang sedang diajukan ke Mahkamah Agung, sebagai hal yang tak termaafkan. Ia tak lagi menganggap dirinya seorang Republikan, melainkan independen yang berpijak pada isu, seraya menambahkan kekhawatirannya bahwa “partai telah sepenuhnya dan selamanya direbut oleh perilaku alt-right dan Nazi.”
Ia juga menyatakan JD Vance telah mengkhianati istri dan anaknya sendiri di beberapa kesempatan untuk menarik dukungan Groypers. Dalam sebuah acara Turning Point di Mississippi pada Oktober lalu, Vance menanggapi pertanyaan tentang keyakinan Hindu istrinya dengan mengatakan, “Saya percaya pada Injil Kristen, dan saya harap pada akhirnya istri saya melihatnya dengan cara yang sama.” (Di sisi lain, Fuentes dan Groypers sering menyasar Vance karena istrinya. Vance telah berkata bahwa siapa pun yang menyerang Usha Vance, termasuk Nick Fuentes, “bisa makan tahi.”)
Dalam pernyataan kepada WIRED, juru bicara Vance, Parker Magid, mengatakan, “Wakil Presiden Vance, suami dari Second Lady Amerika Serikat keturunan India pertama Usha Vance, telah berulang kali berbicara menentang rasisme dalam segala bentuknya, dan bagi Wired untuk menyiratkan hal sebaliknya adalah menjijikkan.”
Dari luar, kolaborasi orang India dengan partai yang berkutat dalam retorika dan citra nasionalis kulit putih mungkin tampak paradoks. Namun para ahli mengatakan ada presedennya.
“Kita adalah bangsa yang terdalam terkolonisasi,” kata Siddhartha Deb, penulis *Twilight Prisoners: The Rise of the Hindu Right and the Fall of India* dan profesor associate studi sastra di The New School. Menurut pandangannya, orang India dalam pemerintahan Trump adalah bagian dari “kelas komprador” yang merapat pada kekuasaan, istilah yang pertama digunakan di Tiongkok abad ke-18 dan 19 untuk pedagang yang memperkaya diri dengan menjadi perantara antara orang Barat dan penduduk lokal.