PRESIDEN Luiz Inácio Lula da Silva pada hari Kamis mengumumkan pembentukan dua wilayah adat baru untuk Brasil, meningkatkan total jumlah cadangan baru selama masa jabatan ini menjadi 10. Wilayah adat Cacique Fontoura akan berada di negara bagian Mato Grosso dan wilayah Aldeia Velha akan berada di negara bagian Bahia. Mereka akan mencakup total luas area hampir 132 mil persegi (342 kilometer persegi). Berbicara dalam sebuah acara di Brasilia, Lula mengatakan suku-suku pribumi harus sabar saat ia berusaha memenuhi janjinya untuk menciptakan 14 wilayah baru. Pendahulu Lula, Jair Bolsonaro, telah mendorong pengembangan luas di Amazon – baik yang legal maupun ilegal – dan memenuhi janjinya untuk tidak menetapkan satu sentimeter tanah adat tambahan pun. Lula dilantik pada tahun 2023 dengan janji untuk mengubah hal tersebut, tetapi aktivis hak asasi manusia pribumi berharap dia akan bergerak lebih cepat. Tahun lalu, ia menetapkan enam wilayah pada bulan April dan dua lagi pada bulan September. Presiden Brasil mengatakan selama pidatonya bahwa dua wilayah baru terbaru tidak akan cukup. Dia mengutip masalah hukum sebagai alasan keterlambatan dalam menetapkan tanah tambahan. “Saya tahu Anda memiliki kekhawatiran karena Anda mengharapkan enam tanah adat. Kami memutuskan untuk mengizinkan dua, dan itu membuat beberapa teman kami frustasi,” kata Lula, berdiri di samping menteri suku asli-nya, Sônia Guajajara, yang mengenakan mahkota bulu kuning tradisional. “Saya melakukan ini agar saya tidak berbohong kepada Anda. Lebih baik menyelesaikan masalah daripada hanya mengizinkannya.” Keempat wilayah adat yang direncanakan yang tidak diizinkan diduduki oleh petani yang memiliki hak kepemilikan atas tanah tersebut, kata pemerintah Brasil. Pemimpin pribumi Dinamam Tuxá mengatakan kepada jurnalis bahwa dia “sedikit bahagia.” “Setiap wilayah adat baru adalah kemenangan,” kata Tuxá. Tahun lalu, Mahkamah Agung Brasil memutuskan untuk meresmikan hak-hak tanah pribumi dalam sebuah kasus yang diajukan oleh petani yang mencoba menghalangi suku-suku pribumi dari memperluas klaim wilayah mereka. Mahkamah menolak teori hukum yang mengatakan bahwa tanggal promulgasi konstitusi Brasil – 5 Oktober 1988 – harus menjadi batas waktu untuk kapan suku-suku pribumi harus sudah baik secara fisik menduduki tanah atau secara hukum berjuang untuk merebutnya kembali. Beberapa anggota parlemen di Kongres Brasil masih mendorong untuk menghidupkan kembali teori tersebut dan menyatukannya ke dalam undang-undang. Kelompok hak asasi manusia pribumi berargumen bahwa konsep batas waktu tersebut tidak adil, karena tidak memperhitungkan pengusiran dan pemindahan paksa populasi pribumi, terutama selama kediktatoran militer dua dekade Brasil.
