Seiring menguatnya dorongan untuk putaran kedua perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang bertujuan mengakhiri perang mereka, satu isu sentral muncul sebagai sumber percekcokan: aset beku Teheran yang ditahan di negara-negara lain.
Ekonomi Iran telah terganggu selama bertahun-tahun akibat sanksi yang dikenakan terhadap negara itu oleh AS dan negara-negara lain. Sanksi-sanksi ini telah diberlakukan sejak 1979, awalnya terkait penyanderaan personel AS di kedutaan besar Amerika di Teheran pasca revolusi Islam, dan kemudian diperberat menyusul program nuklir dan rudal balistik Iran. Langkah-langkah ini membatasi kemampuan Teheran untuk mengakses asetnya sendiri, seperti pendapatan dari penjualan minyak, yang telah dibekukan di bank-bank asing.
Artikel Rekomendasi
[daftar berisi 3 item]
Pada 10 April, sebelum putaran pertama pembicaraan gencatan senjata dimulai di Pakistan, juru bicara parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menyatakan di X bahwa aset beku Iran (pendapatan yang dibekukan di bank luar negeri) harus dilepaskan terlebih dahulu sebelum negosiasi apa pun dapat dimulai.
Sehari kemudian dalam pembicaraan gencatan senjata di ibu kota Pakistan, Islamabad, beberapa laporan muncul yang mengisyaratkan bahwa Washington telah sepakat untuk mencairkan setidaknya sebagian dari aset Iran yang ditahan di luar negeri. Namun pemerintah AS dengan cepat membantah laporan-laporan itu, bersikeras bahwa aset-aset tersebut tetap dibekukan.
Dengan perundingan diperkirakan akan dilanjutkan dalam hari-hari mendatang, menjelang berakhirnya gencatan senjata AS-Iran saat ini pada dini hari 22 April waktu Timur Tengah, ketegangan itu diprediksikan akan muncul kembali.
Tapi berapa banyak aset Iran yang dibekukan, mengapa Teheran tidak dapat mengaksesnya, di mana dana-dana itu berada saat ini, dan mengapa dana itu penting bagi Iran?
Berapa volume aset beku Iran?
Meski jumlah pasti aset beku Iran tidak jelas, laporan resmi Iran dan para ahli memperkirakn total aset beku Iran di luar negeri lebih dari $100 miliar.
Frederic Schneider, seorang *senior fellow* non-residen di Middle East Council on Global Affairs, kepada Al Jazeera menyatakan bahwa aset-aset ini kira-kira empat kali lipat dari pendapatan tahunan Iran dari penjualan hidrokarbon.
“Ini jumlah yang sangat signifikan, terutama bagi sebuah masyarakat yang telah menderita di bawah sanksi pimpinan AS selama beberapa dekade,” ujarnya.
Tapi dia menambahkan bahwa masih belum jelas apakah AS — sekalipun bersedia melepas aset-aset ini — akan memberlakukan persyaratan terkait penggunaannya.
“Iran jelas sangat membutuhkan aset-aset tersebut namun mengingat sejarah sanksi yang sangat kacau dan kurangnya spesialis di pihak AS untuk merundingkan detailnya, Iran merasa skeptis,” katanya.
Jacob Lew, yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah mantan Presiden AS Barack Obama, pada 2016 mengatakan bahwa Iran tidak akan dapat mengakses semua asetnya yang dibekukan di luar negeri bahkan jika semua sanksi dicabut. Saat itu, Iran telah menyepakati kesepakatan bersejarah dengan AS dan negara-negara lain, membatasi program nuklirnya sebagai imbalan pengurangan sanksi.
Lew pernah menyampaikan kepada Kongres bahwa pada kenyataannya, Iran hanya akan dapat mengakses sekitar separuh dari aset bekunya dalam kondisi terbaik, karena sisanya telah dialokasikan untuk investasi yang sebelumnya dijanjikan atau untuk pembayaran pinjaman.
Saat ini, tuntutan utama Teheran dalam pembicaraan gencatan senjata adalah pelepasan setidaknya $6 miliar dari aset bekunya, sebagai langkah membangun kepercayaan.
Apa itu aset beku?
Ketika dana, properti, atau sekuritas dari seseorang, perusahaan, atau bank sentral suatu negara ditahan sementara oleh otoritas negara lain atau badan global, itulah yang disebut pembekuan aset.
Hal ini membatasi kemampuan pemilik untuk menjual aset-aset tersebut akibat sanksi, perintah pengadilan, atau alasan regulasi lainnya.
Aset dapat dibekukan oleh pengadilan, oleh negara lain atau badan internasional, atau oleh lembaga perbankan. Secara resmi, negara-negara menyatakan bahwa mereka membekukan aset negara atau perusahaan lain atas tuduhan aktivitas kriminal, pencucian uang, atau pelanggaran hukum internasional.
Tapi para pengkritik praktik ini menunjuk pada penggunaannya yang selektif untuk menargetkan pesaing-pesaing Barat — misalnya, Israel berulang kali menghadapi tuduhan melakukan pelanggaran HAM, melancarkan perang ilegal, dan menerapkan apartheid. Namun aset luar negerinya tidak pernah dibekukan oleh negara mana pun.
Sebaliknya, Iran, Rusia, Korea Utara, Libya, Venezuela, dan Kuba adalah beberapa negara yang asetnya telah dibekukan oleh pemerintah asing. Benang merah yang menyatukan mereka semua: mereka menentang — atau pernah menentang — dominasi AS terhadap tatanan internasional.
Mengapa Iran memiliki aset beku?
Menurut arsip pemerintah AS, pembekuan aset pertama terjadi pada November 1979 ketika presiden AS saat itu, Jimmy Carter, menyatakan bahwa Iran “merupakan ancaman luar biasa dan darurat terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi Amerika Serikat”.
Pada waktu itu, mahasiswa Iran sedang menyandera 66 warga negara Amerika di kedutaan besar AS di Teheran.
Menteri Keuangan saat itu, William Miller, memberitahukan kepada wartawan bahwa aset likuid Iran pada masa itu berjumlah kurang dari $6 miliar, dengan komponen terbesarnya berupa Treasury notes senilai $1,3 miliar yang dipegang oleh Federal Reserve Bank of New York. Pada 1981, Perjanjian Aljir, yang difasilitasi Aljazair antara AS dan Iran, menghasilkan pencairan sebagian besar aset ini oleh AS sebagai imbalan pembebasan 52 sandera Amerika yang masih ditahan di Teheran saat itu.
Namun, dalam tahun-tahun berikutnya, hubungan AS dan Iran terus memburuk, dengan Washington merasa tidak nyaman dengan program nuklir Teheran.
Iran selalu berpendirian bahwa program pengayaan uraniumnya hanya untuk tujuan energi sipil, meskipun telah mengayakan uranium jauh melampaui ambang batas yang diperlukan untuk itu.
Israel dan AS telah berulang kali menuduh Iran mengayakan uranium untuk mengembangkan senjata nuklir. AS dan sekutunya, khususnya Eropa, telah menjatuhkan berbagai putaran sanksi terhadap negara itu, meskipun Israel — satu-satunya negara Timur Tengah yang secara luas diyakini telah memiliki senjata nuklir yang dibangun melalui program rahasia — tidak pernah menghadapi pengawasan serupa.
Pada 2015, Iran membuat kesepakatan dengan kekuatan-kekuatan dunia yang dirundingkan oleh AS di bawah Presiden Barack Obama, disebut *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA).
Berdasarkan perjanjian tersebut, Tehran sepakat untuk menurunkan skala program nuklirnya dan, sebagai konsekuensinya, memperoleh kembali akses terhadap mayoritas asetnya di luar negeri pada masa itu.
Namun pada tahun 2018, selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden, Donald Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian itu, menyebutnya “tidak seimbang”, dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, membekukan aset luar negerinya sekali lagi.
Pada 2023, AS dan Iran menyepakati pertukaran tahanan, yang membuat Tehran membebaskan lima warga negara AS-Iran sebagai imbalan atas pembebasan beberapa warga Iran yang dipenjara di AS, serta memberikan Iran akses terhadap miliaran dana yang dibekukan. Dana yang dimaksud adalah pendapatan minyak sebesar $6 miliar yang dibekukan di Korea Selatan akibat sanksi AS.
Dalam skema tersebut, dana dialihkan ke Qatar untuk diawasi. Namun tahun berikutnya, Presiden AS Joe Biden memberlakukan sanksi baru terhadap Iran sebagai tanggapan atas serangan rudal dan dronenya ke Israel, menyebabkan Iran kehilangan akses terhadap aset-aset di Doha tersebut sekali lagi.
Di luar AS, Uni Eropa juga telah membekukan sebagian aset bank sentral Iran dengan alasan dugaan pelanggaran HAM oleh Iran, serta tuduhan ketidakpatuhan terkait nuklir, terorisme, dan program dronenya yang mendukung perang Rusia melawan Ukraina.
### Negara Mana Saja yang Memegang Aset Bekuan Iran?
Aset beku Iran dipegang oleh beberapa negara.
Jumlah pasti yang saat ini dipegang masing-masing negara tidak jelas, tetapi media Iran sebelumnya melaporkan bahwa Jepang, salah satu pelanggan minyak penting Iran lainnya, memegang sekitar $1,5 miliar, Irak memegang sekitar $6 miliar, Tiongkok memegang setidaknya $20 miliar, dan India memegang $7 miliar.
AS juga memegang sekitar $2 miliar aset Iran yang dibekukan secara langsung, sementara negara-negara UE seperti Luksemburg memegang sekitar $1,6 miliar.
Qatar memegang sekitar $6 miliar — jumlah yang dipindahkan dari Korea Selatan untuk dibayarkan ke Iran, tetapi kemudian diblokir oleh AS.
### Mengapa Pencairan Aset Penting bagi Iran?
Perekonomian Iran sedang dalam krisis, dengan sanksi selama beberapa dekade membatasi ekspor minyaknya dan menghambat kemampuannya menarik investasi serta memodernisasi industri dan teknologinya.
Lonjakan inflasi dan penurunan nilai mata uang rial memicu protes besar-besaran pada Desember dan Januari lalu, yang kemudian berkembang menjadi kampanye lebih luas yang menantang kekuasaan. Ribuan orang tewas dalam tindakan keras aparat keamanan. Pejabat Iran mengklaim bahwa “teroris” yang didanai dan dipersenjatai AS serta Israel yang bertanggung jawab atas kematian tersebut. Trump baru-baru ini mengonfirmasi bahwa AS telah mempersenjatai beberapa demonstran.
Dalam konteks ini, aset beku merupakan uang tunai yang terkunci yang dapat segera digunakan Iran: $100 miliar mewakili hampir seperempat PDB negara itu.
Roxane Farmanfarmaian, Direktur Akademik dan Pengajar Politik Internasional yang mengkhususkan diri pada Iran di Universitas Cambridge, kepada Al Jazeera mengatakan bahwa pencairan aset Iran akan sangat signifikan bagi negara tersebut.
“Itu berarti kemampuan untuk memulangkan dananya yang diperoleh dalam mata uang keras dari penjualan minyak, misalnya, kembali ke ekonominya sendiri. Itu juga akan memberikannya kendali atas fluktuasi mata uangnya, dan karenanya menghindari kerentanan terhadap gejolak nilai tukar yang, contohnya, memicu protes Desember 2025,” ujarnya.
Dia mencatat bahwa industri-industri penting, termasuk ladang minyak, sistem air, dan jaringan listrik, menghadapi penurunan infrastruktur dan semua akan diuntungkan dari peningkatan jika negara itu mendapat akses bebas ke asetnya. Dengan aset tersebut, Iran dapat membayar perusahaan asing dan industrinya sendiri untuk mulai melakukan perbaikan, katanya.
“Jelas, Iran juga harus membangun kembali pasca perang, dan aset yang dibebaskan akan segera membuat proses itu lebih cepat dan efisien,” tambahnya.
“Akses terhadap dana beku-nya juga akan memacu pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkannya, memperbaiki hubungan pemerintah dengan publik, dan memulai proses panjang menguras korupsi yang merupakan dampak tak terelakkan dari rezim sanksi,” imbuhnya.
Keputusan AS untuk mencairkan aset Iran juga akan menjadi pesan diplomatik kritis, ungkap Chris Featherstone, ilmuwan politik dari Universitas York, kepada Al Jazeera.
“Secara internasional, pencairan aset dapat menandakan pengurangan tekanan AS pada ekonomi Iran,” kata Featherstone. “Ini dapat memungkinkan keterlibatan yang lebih besar dari aktor internasional dan tetangga regional lainnya, mengembangkan perdagangan dan integrasi.
“Namun, dengan pendekatan administrasi Trump yang tidak terduga dalam politik internasional dan perang dengan Iran, ini juga bisa ditafsirkan sebagai bukti lebih lanjut betapa sulitnya sekutu maupun musuh AS memprediksi langkah berikutnya pemerintah Trump.”