Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota DPR RI menyerukan kenaikan tunjangan dan perbaikan infrastruktur untuk petugas imigrasi yang bertugas di daerah perbatasan terpencil. Hal ini disampaikan menyusul tantangan yang makin besar dalam memantau pergerakan lintas batas.
Franciscus Maria Agustinus Sibarani, anggota Komisi XIII DPR, menyatakan pengawasan imigrasi yang lebih kuat sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara dan kepastian hukum.
“Komisi XIII percaya dukungan infrastruktur dan tunjangan untuk petugas di area perbatasan harus diprioritaskan,” kata Sibarani dalam pernyataannya pada Minggu.
Pernyataan ini ia sampaikan selama kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kalimantan Barat.
Sibarani mengatakan peningkatan mobilitas lintas batas belum diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai, terutama di wilayah perbatasan dengan kondisi geografis yang sulit.
“Arus orang terus meningkat, tapi kapasitas pemantauan kita belum bisa mengimbangi,” ujarnya.
Dia mencatat bahwa Kalimantan Barat berbagi perbatasan darat lebih dari 1.000 kilometer dengan Malaysia, yang menimbulkan tantangan logistik dan operasional signifikan.
Untuk mencapai beberapa pos, diperlukan perjalanan berjam-jam melewati jalan berbatu, medan berlumpur, hutan lebat, dan dalam beberapa kasus, rute sungai.
“Ini bukan kondisi yang mudah. Risiko di lapangan tinggi, sementara akses tetap terbatas,” katanya.
Selain geografi, Sibarani menyoroti kesenjangan infrastruktur dasar di beberapa pos perbatasan, termasuk listrik, air bersih, dan jaringan komunikasi yang terbatas.
Kendala seperti itu langsung mempengaruhi efektivitas pengawasan imigrasi, tambahnya.
“Tanpa dukungan yang layak, beban pengawasan tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia,” kata Sibarani.
Dia menyerukan langkah-langkah komprehensif untuk memperkuat layanan imigrasi, termasuk infrastruktur yang lebih baik, peningkatan kapasitas personel, tunjangan kinerja yang ditingkatkan, dan perlindungan risiko pekerjaan.
“Petugas di perbatasan menghadapi tantangan jauh lebih besar. Dukungan negara harus sesuai dengan risiko yang mereka tanggung,” ucapnya.
Penerjemah: Fianda Sjofjan, Resinta Sulistiyandari
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026