Minggu, 12 April 2026 – 16:30 WIB
Jakarta, VIVA – Pendiri Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengingatkan tentang pentingnya menjaga independensi dan netralitas hakim dalam perkara dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Sumatera Utara.
“Keterlibatan politik di ruang sidang sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan,” kata Saiful Anam kepada wartawan pada Minggu, 12 April 2026.
Pernyataan ini menyusul keterangan dari salah satu terdakwa yang menyebut adanya aliran dana korupsi untuk kepentingan politik, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara.
Anam menekankan bahwa hakim harus teguh pada objektivitas, dan independensi hakim adalah pilar utama dalam menegakan keadilan. Sudah seharusnya, hakim tidak boleh berpihak kepada siapapun, apalagi terlibat dalam kepentingan politik yang dapat mencederai proses hukum.
Sebab, kata Anam, jika hakim gagal menjaga netralitas dan justru terlihat memihak, maka publik tidak hanya akan meragukan putusan yang dihasilkan, tetapi juga dapat kehilangan kepercayaan terhadap institusi peradilan secara keseluruhan. “Dalam kondisi seperti ini, bukan tidak mungkin masyarakat akan menghakimi hakim secara moral, karena dianggap tidak menjalankan amanah dengan benar,” ujarnya.
Oleh karena itu, sambung Anam, hakim harus menjaga jarak dari segala bentuk kepentingan, termasuk politik, serta tetap berpegang teguh pada kode etik dan prinsip keadilan. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat tetap terjaga dan hukum benar-benar menjadi panglima dalam setiap proses peradilan.
—
Anwar Usman Minta Hakim Baru yang Gantikan Dirinya Bawa Berkah untuk MK
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1891074-anwar-usman-minta-hakim-baru-yang-gantikan-dirinya-bawa-berkah-untuk-mk
Ada Aturan WFH, Pemeriksaan Saksi di KPK Tetap Berjalan
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1891022-ada-aturan-wfh-pemeriksaan-saksi-di-kpk-tetap-berjalan
Periksa Bos Rokok Madura Haji Her, KPK Selidiki Mekanisme Pengurusan Cukai
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1890929-periksa-bos-rokok-madura-haji-her-kpk-selidiki-mekanisme-pengurusan-cukai
—
Kuasa Hukum Bongkar Kejanggalan Penetapan Tersangka Kasus Petral
Kuasa hukum dari Irawan Prakoso, Adil Supatra, mempersoalkan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Petral oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).
VIVA.co.id
10 April 2026