Kamis, 26 Maret 2026 – 22:16 WIB
Teheran, VIVA – Iran berencana melegalkan pungutan biaya untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai sumber pendapatan negara, menurut anggota parlemen Mohammadreza Rezaei Kouchi.
“Kami ingin membuat undang-undang yang menetapkan kedaulatan dan kontrol atas Selat Hormuz sebagai dasar hukum untuk memungut biaya,” kata Kouchi pada Kamis (26/3), seperti dikutip kantor berita Tasnim.
Ia menambahkan bahwa rancangan awalnya sudah disiapkan, meskipun belum menjadi proposal resmi.
Menurut Kouchi, biaya ini diperlukan untuk menjamin keamanan kapal yang melintasi jalur antara Teluk Persia dan Teluk Oman. Rancangan undang-undang akan dibahas lebih lanjut sebelum diajukan dalam sidang parlemen.
Sebelumnya, pada 24 Maret, Bloomberg melaporkan bahwa Iran mulai mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp33,8 miliar) kepada kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz.
Wakil Menteri Luar Negeri Iran Vahid Jalalzadeh mengatakan pemerintah sedang menyusun aturan baru untuk Selat Hormuz yang akan diberlakukan setelah konflik berakhir dan rencananya akan dikoordinasikan dengan Oman.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menimbulkan kerusakan dan korban jiwa warga sipil. Iran membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Eskalasi ini menyebabkan blokade de facto di Selat Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas alam cair dari negara-negara Teluk ke pasar global. Gangguan ini juga mempengaruhi ekspor minyak di kawasan dan mendorong kenaikan harga energi dunia. (Ant)