Resolusi mengenai perbudakan transatlantik didukung oleh 123 negara, sementara tiga menentangnya—termasuk AS dan Israel.
Oleh Reuters dan The Associated Press
Diterbitkan Pada 25 Mar 202625 Mar 2026
Sebuah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diusulkan oleh Ghana, untuk mengakui perbudakan transatlantik sebagai “kejahatan terberat terhadap kemanusiaan” dan menyerukan reparasi, telah diadopsi meski mendapat penolakan dari Eropa dan Amerika Serikat.
Dalam pemungutan suara Majelis Umum PBB (UNGA) pada Rabu, 123 negara mendukung resolusi yang tidak mengikat secara hukum namun memiliki bobot politis tersebut. Tiga negara menolak, termasuk AS dan Israel, sementara 52 lainnya abstain, termasuk Britania Raya dan negara-negara Uni Eropa.
Rekomendasi Cerita
Ghana menyatakan resolusi ini diperlukan karena konsekuensi dari perbudakan, yang menyaksikan setidaknya 12.5 juta orang Afrika diculik dan diperjualbelikan antara abad ke-15 dan ke-19, masih berlangsung hingga kini, termasuk kesenjangan rasial.
Presiden Ghana John Dramani Mahama, arsitek kunci resolusi ini, menyatakan pengesahannya merupakan “jalan menuju penyembuhan dan keadilan reparatif”.
“Adopsi resolusi ini berfungsi sebagai pengaman agar tidak terlupa … Biarlah tercatat bahwa ketika sejarah memanggil, kita melakukan apa yang benar untuk mengenang jutaan orang yang menderita akibat perbudakan.”
Menteri Luar Negeri Ghana, Samuel Ablakwa, mengatakan resolusi ini menyerukan akuntabilitas dan dapat membuka jalan bagi sebuah “kerangka kerja reparatif”.
“Sejarah tidak lenyap saat diabaikan, kebenaran tidak melemah saat ditunda, kejahatan tidak membusuk … dan keadilan tidak kadaluarsa oleh waktu,” ujar Ablakwa.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan kepada UNGA bahwa “aksi yang jauh lebih berani” diperlukan dari lebih banyak negara untuk menghadapi ketidakadilan sejarah.
Belanda hingga kini tetap menjadi satu-satunya negara Eropa yang telah mengeluarkan permintaan maaf resmi atas perannya dalam perbudakan.
Resolusi ini hadir setelah Uni Afrika tahun lalu berupaya menciptakan “visi bersama” di antara 55 negara anggotanya mengenai seperti apa bentuk reparasi untuk perbudakan.
Resolusi tersebut mendesak negara-negara anggota untuk terlibat dalam dialog tentang reparasi, termasuk mengeluarkan permintaan maaf formal, mengembalikan artefak yang dicuri, memberikan kompensasi finansial, dan menjamin tidak terulangnya kembali.
Di tengah seruan reparasi yang telah lama bergema, muncul pula penolakan yang kian menguat.
Sejumlah pemimpin Barat menentang bahkan membahas topik ini, dengan para kritikus berargumen bahwa negara dan institusi masa kini seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan historis.
Baik Uni Eropa maupun AS menyuarakan kekhawatiran bahwa resolusi ini dapat mengisyaratkan adanya hierarki di antara kejahatan terhadap kemanusiaan, memperlakukan sebagian sebagai lebih serius daripada yang lain.