Selasa, 24 Maret 2026 – 23:40 WIB
Jakarta, VIVA – Penanganan kasus penyiraman air keras ke aktivis KontraS, Andrie Yunus, masih terus jadi perhatian publik. Di tengah sorotan itu, langkah cepat dan tegas dari Polisi Militer TNI (Puspom TNI) dinilai sebagai bentuk komitmen lembaga dalam menegakkan hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Sejak awal kasus ini muncul, TNI melalui Puspom bergerak cepat dengan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap sejumlah oknum anggotanya yang diduga terlibat. Transparansi juga ditunjukan dengan menyampaikan perkembangan kasus secara terbuka ke publik, termasuk identitas dan peran para tersangka.
Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Mataram, Profesor Kadri, menegaskan bahwa kasus ini harus dilihat secara proporsional sebagai tindakan individu, bukan kesalahan institusi.
“Menurut saya masalah ini kita letakan sebagai oknum. Tidak bisa ditarik ke institusi. Tidak bijak. Harus diletakkan sebagai oknum,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/3/2026).
Ia mengingatkan adanya potensi penggiringan opini yang bisa merugikan institusi TNI secara keseluruhan. Padahal, menurutnya, TNI selama ini adalah institusi yang membanggakan masyarakat.
“Saya takut, masalah ini digiring sebagai pembunuhan karakter institusi yang selama ini jadi kebanggaan. Jangan sampai karena kasus ini terjadi delegitimasi terhadap institusi yang harusnya justru diperkuat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai di era informasi sekarang, masyarakat sangat mudah terpengaruh oleh narasi yang belum tentu lengkap. Karena itu, kejelasan dan konsistensi informasi dari institusi menjadi kunci.
“Sekarang masyarakat cepat sekali percaya suatu informasi. Butuh kejelasan supaya tidak bias,” ungkapnya.
Dari perspektif komunikasi publik, ia menilai langkah TNI yang membuka informasi secara jelas adalah strategi yang tepat untuk menghindari kebingungan.
“TNI sudah berani jelaskan ini secara transparan. Dalam komunikasi, sesuatu yang samar membuat publik tidak menangkap pesan dengan utuh. Kepastian pesan itu penting. Ini sedang ditunggu publik,” jelasnya.
Ia juga menilai TNI telah menunjukkan sikap yang cukup gamblang dalam penanganan kasus, termasuk mengungkap oknum-oknum yang terlibat.
“Saya rasa TNI sudah gamblang. Oknum pelaku siapa dan lain-lain. TNI harus bisa tahu juga kalau ada upaya atau sinyal delegitimasi ini,” tambahnya.
Halaman Selanjutnya
Di sisi lain, sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa siapapun pelakunya harus dihukum, juga memperkuat pesan penegakan hukum tanpa pandang bulu.