Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendesak pemerintah untuk mempersiapkan skenario darurat terkait pembiayaan dan logistik haji di tengah konflik Timur Tengah yang meningkat.
"Pemerintah harus menyiapkan berbagai opsi, mulai dari koordinasi diplomatik, kesiapan maskapai, sampai skema pembiayaan darurat, untuk memastikan kepastian dan keselamatan jemaah," ujarnya pada Selasa.
Gantina menilai skenario darurat itu penting untuk mencegah jemaah terdampar di Arab Saudi dalam waktu lama akibat konflik Timur Tengah.
Indonesia setiap tahun mengirimkan sekitar 210.000 jemaah haji, dengan berbagai kontrak layanan yang kebanyakan hanya berlaku sampai akhir musim haji.
Jika terjadi situasi luar biasa yang menyebabkan jemaah terdampar melebihi jadwal normal, timbul pertanyaan besar soal pembiayaan akomodasi tambahan, makan, dan transportasi, lanjutnya.
Dalam kondisi seperti itu, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak bisa menanggung beban sendirian. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keberlanjutan dana haji.
"Kita tidak boleh menghabiskan semua sumber keuangan untuk menyelamatkan situasi jangka pendek, hanya untuk kemudian di tahun berikutnya dana untuk memberangkatkan jemaah tidak mencukupi," tegas Gantina.
Ia kemudian menyoroti potensi kendala dalam skenario pengaturan kepulangan alternatif jika rute penerbangan utama terganggu. Saat ini, penerbangan haji Indonesia terutama dilayani oleh dua maskapai besar: Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
Jika rute penerbangan berubah, misalnya melalui jalur lebih panjang lewat Afrika, ia yakin biaya operasional akan melonjak tajam. Apalagi, maskapai asing mungkin menolak menjadwalkan ulang rute yang lebih panjang tanpa mengenakan biaya tambah.
Dalam hal ini, pihaknya akan terus menjalankan fungsi pengawasannya untuk menjamin peran penuh negara dalam melindungi jemaah Indonesia.
"Ibadah haji dan umrah bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut tata kelola layanan publik lintas batas. Karena itu, kesiapan negara dalam menangani berbagai skenario krisis adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kita kepada jemaah," pungkasnya.
Berita terkait: Indonesian Umrah returnees reach 6,047 amid Middle East tensions
Berita terkait: Indonesia urges Umrah pilgrims to delay travel amid Mideast tensions
Berita terkait: Indonesia guarantees full support for Hajj, Umrah pilgrims abroad
Penerjemah: Tri Meilani, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026