Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa unit layanan gizi setempat memainkan peran sangat penting dalam membentuk persepsi publik tentang program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah. Mereka menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan terkoordinasi seiring perluasan inisiatif ini secara nasional.
Badan tersebut menjelaskan bahwa Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berfungsi sebagai garda depan program di tingkat masyarakat dan menjadi titik kontak utama antara pemerintah dengan penerima manfaat.
Khairul Hidayati, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat badan itu, mengatakan komunikasi publik yang efektif sangat penting untuk memastikan program dipahami dan didukung dengan baik oleh masyarakat.
Dia mengatakan manajemen informasi yang solid adalah kunci untuk menjaga legitimasi kebijakan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Unit SPPG adalah garda depan sekaligus perwakilan dari program MBG di masyarakat. Apa yang dilihat dan dialami masyarakat dari kegiatan SPPG akan membentuk persepsi publik terhadap program secara keseluruhan,” ujar Hidayati dalam keterangan pada Minggu.
Program ini disebutkan sebagai salah satu upaya strategis pemerintah untuk meningkatkan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan lainnya di seluruh Indonesia.
Sebagai inisiatif nasional yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, program ini juga berpotensi menghadapi tantangan operasional yang dapat mempengaruhi persepsi publik jika tidak dikelola dengan tepat.
Untuk mengatasi hal ini, badan tersebut telah memberikan pelatihan berkelanjutan kepada unit-unit SPPG mengenai strategi komunikasi yang terstruktur dan sistematis.
Pelatihan mencakup penyusunan pesan berbasis fakta sesuai regulasi, pemilihan saluran komunikasi yang sesuai dengan audiens yang berbeda, segmentasi kelompok sasaran, dan evaluasi penyampaian informasi.
Hidayati mengatakan perencanaan komunikasi sangat penting untuk memastikan keseragaman pesan seiring ekspansi program di berbagai daerah.
Dia menambahkan bahwa respons komunikasi yang cepat dan terkoordinasi sangat penting ketika masalah muncul selama pelaksanaan program.
Menurutnya, 24 hingga 48 jam pertama setelah suatu masalah muncul seringkali bersifat kritis dalam membentuk persepsi publik.
“Komunikasi yang baik bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik,” kata Hidayati.
“Respons yang cepat, faktual, dan terkoordinasi dengan baik adalah kunci untuk memastikan masalah dapat dikelola dengan benar dan tidak berkembang menjadi krisis komunikasi,” tambahnya.
Berita terkait: Menteri desak menu kreatif untuk anak dalam program makanan gratis
Berita terkait: BGN wajibkan diversifikasi pemasok untuk program makanan gratis
Penerjemah: Lintang, Kenzu
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026