Jakarta (ANTARA) – Indonesia membutuhkan tambahan 150.000 insinyur dalam enam tahun ke depan untuk mendukung pengembangan industri digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebutuhan ini meningkat khususnya untuk beberapa sektor strategis, contohnya industri semikonduktor yang membutuhkan sekitar 15.000 insinyur.
“Kita butuh tambahan 45 persen dari jumlah insinyur yang ada sekarang. Secara spesifik, kita perlu sekitar 15.000 insinyur untuk industri semikonduktor. Untuk industri digital, kita mungkin memerlukan tambahan 150.000 insinyur dalam waktu satu hingga enam tahun ke depan,” ujarnya dalam keterangan pada Kamis (5 Maret).
Sejalan dengan kebutuhan ini, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong program pelatihan vokasi untuk mendukung pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
“Selanjutnya, dengan program yang ditandatangani di London antara Danantara dan ARM Limited, pelatihan akan disediakan untuk 15.000 insinyur dalam ekosistem ARM. Jadi, sekarang kita lebih fokus menargetkan kebutuhan insinyur untuk industri yang didorong pemerintah,” jelas Hartarto.
Sementara itu, Indonesia juga telah menunjukkan kesiapannya dalam mengembangkan teknologi kecerdasan buatan (AI), menjadi negara pertama di kawasan ASEAN yang menyelesaikan Penilaian Kesiapan AI UNESCO, tambah menteri tersebut.
Menurut dia, pencapaian ini membuktikan bahwa negara tidak hanya mengadopsi teknologi AI tetapi juga menyiapkan kerangka hukum, etika, dan sosial yang diperlukan untuk mendorong inovasi masa depan.
Dia memaparkan bahwa industri yang cepat mengadopsi AI tercatat mencapai pendapatan hingga tiga kali lebih tinggi dibanding yang lambat beradaptasi, dengan produktivitas meningkat dari 8,5 persen menjadi 27 persen. Secara global, AI diproyeksikan menyumbang US$15,7 triliun untuk ekonomi dunia pada 2030.
Sementara untuk Indonesia, teknologi generative AI diperkirakan dapat meningkatkan kontribusi ekonominya hingga US$243,5 miliar, lanjutnya.
“Indonesia menawarkan pasar potensial yang sangat besar untuk masa depan, dan dunia berinvestasi di Indonesia. Meski Indonesia adalah pasar AI besar, kita harus pastikan bahwa kita bukan hanya konsumen teknologi canggih, tapi juga pencipta dan pemiliknya,” tegasnya.
Dia kemudian menyoroti peran penting insinyur dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030, dunia diperkirakan membutuhkan investasi tahunan sekitar US$4-7 triliun, khususnya di sektor berbasis teknologi dan ramah lingkungan.
Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa digitalisasi dan keberlanjutan bukan lagi konsep yang terpisah tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi modern.
Indonesia saat ini merupakan salah satu pusat inovasi digital di kawasan, dengan ekonomi digitalnya diproyeksikan mencapai US$124 miliar pada 2025, yang terbesar di ASEAN.
Pada tahun yang sama, penetrasi koneksi seluler di Indonesia diperkirakan mencapai 116 persen, dengan sekitar 230 juta pengguna internet dan 180 juta akun media sosial.
Pada 2030, Indonesia menargetkan untuk masuk dalam peringkat 45 besar di Indeks Inovasi Global.
Lebih lanjut, data dari Indeks Keamanan Siber 2024 menunjukkan bahwa Indonesia sudah berada di Tingkat 1, atau kategori “contoh peran”.
“Peran kita sebagai insinyur dan pembuat kebijakan adalah menyebarkan keberhasilan daerah-daerah Tingkat 1 ke seluruh negeri, memastikan pertumbuhan digital yang seimbang. Kita harus melampaui inovasi untuk inovasi itu sendiri. Alat seperti AI dan Big Data harus digunakan untuk mengatasi kelangkaan air, mengoptimalkan jaringan energi, dan menciptakan kota yang tangguh,” pungkas Hartarto.
Berita terkait: Danantara, Arm Limited tanda tangani perjanjian untuk perkuat industri chip
Berita terkait: Wakil Menteri desak kesepakatan adil antara platform dan media
Berita terkait: Kementerian kolaborasi dengan industri game untuk perlindungan anak digital
Penerjemah: Bayu Saputra, Resinta Sulistiyandari
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026