Presiden Trump sudah sering janji akan menurunkan harga obat resep. Kongres Republik bilang mereka punya tujuan yang sama. Tapi, di dalam Undang-Undang Anggaran Gabungan 2026 ada perubahan aturan pasar obat yang justru bikin harga lebih sulit turun, bukannya jadi murah.
Bagaimana bisa Kongres yang janji harga lebih murah malah melemahkan alat tawar yang bisa menahan harga? Jawabannya lebih karena politik daripada ideologi. Pharmacy Benefit Managers (PBM) itu perantara yang tidak transparan—dan mereka tidak disukai oleh tokoh seperti Mark Cuban, yang bilang ke Fortune cara mereka menawar harga obat itu tidak masuk akal, hal yang tidak akan terjadi di apotek yang sama saat beli sekantong keripik Pringles. (Cuban lewat perusahaannya, Cost Plus Drugs, berusaha menggangu bisnis PBM langsung.)
Kalau jadi undang-undang, aturan ini akan mengubah PBM dari penawar yang keras menjadi pengelola yang dikontrol ketat dan melemahkan alat mereka untuk mengontrol harga obat. Menyerang PBM lebih gampang daripada berhadapan dengan perusahaan obat yang akhirnya menetapkan harga. Tapi di pasar yang harganya ditawar, melemahkan perantara justru sering menguatkan perusahaan di seberang meja. Ini cerita bagaimana hal ini bisa terjadi.
Puluhan tahun pengaruh yang tumbuh
Selama puluhan tahun, PBM pakai dua cara utama untuk kurangi biaya obat. Bukan kebetulan kalau perusahaan obat—dan apotek independen—sudah bertahun-tahun coba alihkan perhatian politik ke PBM. Tawar-menawar yang keras itu efektif.
Cara pertama yang dipakai PBM adalah pengaruh formularium. Perusahaan obat yang mau produknya masuk daftar pilihan—atau tak mau dikeluarkan dari cakupan—harus tawarkan harga lebih baik. Pengaruh itu tergantung pada ancaman yang dipercaya: turunkan harga atau kehilangan akses ke pasien.
Undang-undang yang sedang dibahas memisahkan kompensasi PBM dari diskon pabrik obat di Medicare dan mewajibkan biaya administrasi tetap, yang disertifikasi sesuai harga pasar wajar. Aturan juga mewajibkan diskon diserahkan ke penyedia asuransi kesehatan di pasar yang didukung perusahaan. Kedengarannya menarik, tapi insentif itu penting. Saat kompensasi tidak lagi tergantung pada dapatkan syarat lebih baik, usaha menawar jadi beban biaya, bukan pusat keuntungan. PBM tetap akan bersaing dapat kontrak, tapi bersaing soal biaya administrasi berbeda dengan bersaing soal potongan harga agresif dan tidak akan menurunkan harga obat.
Alat kedua PBM bekerja di hilir. Dengan dorong pasien pakai apotek yang lebih efisien dan murah, PBM telah kurangi biaya pengeluaran obat, tingkatkan kualitas pasien, dan kuatkan daya tawar mereka di hulu. Kemampuan mengarahkan volume ke penyedia biaya rendah dan bernilai tinggi menciptakan kekuatan tawar.
UU ini akan memperluas syarat “apotek mana saja yang mau”, yang batasi kemampuan itu. Di hampir semua sektor, pembeli dapat harga lebih rendah dengan arahkan volume ke penyedia biaya lebih rendah. Saat semua penyedia harus dimasukkan dengan syarat standar, daya tawar berkurang dan biaya cenderung naik. Inklusi lebih luas mungkin terasa ramah konsumen, tapi di pasar dengan negosiasi, hal ini sering hanya memindahkan biaya, bukannya menguranginya.
Memang, kedua alat ini punya biaya. Tidak memasukkan obat dalam formularium bisa menyulitkan beberapa pasien, dan mendorong pasien pakai apotek lebih murah bisa berarti mereka harus ganti tempat beli obat. Tapi setiap sistem kesehatan punya pilihan: terima beberapa batasan atau terima harga lebih tinggi secara keseluruhan. Negosiasi butuh daya tawar, dan daya tawar butuh kemampuan untuk bilang tidak—dan memberi lebih banyak bisnis ke obat dan penyedia yang lebih murah.
Ironisnya, Kongres justru melemahkan alat pengendali biaya dengan alasan memerangi harga obat yang tinggi.
Lansia di Medicare yang akan bayar harganya
Selama puluhan tahun, para pembaharu coba pindahkan sistem kesehatan Amerika dari sistem biaya-tambah dan layanan bayar-per-layanan terbuka menuju persaingan, di mana asuransi swasta menawar dengan keras dan alihkan bisnis ke yang tawarkan nilai lebih baik. Rezim PBM baru ini justru bergerak ke arah sebaliknya: menuju pengawasan regulasi, partisipasi standar, dan diskresi yang berkurang.
Semua peserta dalam rantai pasok obat layak diawasi, tapi melemahkan mekanisme yang bisa dapatkan potongan harga tidak akan kurangi pengeluaran untuk obat. Hasil yang lebih mungkin adalah keuntungan untuk perusahaan obat dan apotek yang kurang efisien, serta biaya obat lebih tinggi. Efeknya terutama akan dirasakan lansia di Medicare dan perusahaan kecil yang tidak punya daya tawar untuk mengimbangi batasan baru dari undang-undang ini.
Kalau pembuat undang-undang mau harga obat lebih rendah, mereka harus perkuat tekanan kompetisi, bukan mengaturnya jadi pasif. Politiknya mudah dimengerti. Menyerang perantara populer di jajak pendapat. Itu bikin pembuat undang-undang terlihat tangguh soal harga tanpa langsung berhadapan dengan pabrik obat. Tapi kaidah ekonominya tidak begitu memaafkan. Harga obat lebih rendah butuh kekuatan tawar. Kongres baru saja menguranginya. Pasien dan pembayar pajak yang akan menanggung biayanya.
Pendapat yang diungkapkan dalam tulisan komentar Fortune.com adalah murni pandangan penulisnya dan tidak selalu mencerminkan pendapat dan keyakinan Fortune.