Lebih dari 1.000 anggota dewan di Inggris telah menandatangani ikrar dukungan bagi rakyat Palestina menjelang pemilihan lokal bulan Mei.
Diluncurkan oleh Palestine Solidarity Campaign pada Desember lalu, Ikrar Anggota Dewan untuk Palestina mendesak politisi untuk mengambil langkah guna “menegakkan hak-hak” rakyat Palestina, “menentang Israel atas kejahatan genosida dan apartheidnya”, serta memastikan dewan mereka “tidak bersekongkol”.
Menurut kampanye tersebut, 1.152 anggota dewan petahana telah menandatangani ikrar. Di antaranya, 387 berasal dari Partai Hijau, 375 dari Partai Buruh yang berkuasa, dan 115 dari Liberal Demokrat.
Lima anggota dewan dari Partai Konservater termasuk di antara penandatangan, bersama ratusan lainnya dari Partai Nasional Skotlandia, Plaid Cymru, Partai Hijau Skotlandia, partai lokal, atau yang bertugas sebagai independen. Tak ada kandidat dari partai sayap kanan Reform UK yang menandatangani ikrar.
Inisiatif ini, yang akan dibuka untuk semua kandidat pada Maret, didukung oleh Vote Palestine—sebuah kampanye akar rumput yang dikoordinasi Palestine Solidarity Campaign dan didukung Palestinian Youth Movement Britain, Palestinian Forum in Britain, The Muslim Vote, serta British Palestinian Committee.
Tujuannya adalah mendesak dewan-dewan untuk mengadopsi kebijakan selaras dengan gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), termasuk menarik dana pensiun dari perusahaan yang terkait dengan produksi senjata Israel.
Menurut Palestine Solidarity Campaign, dana Skema Pensiun Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh dewan-dewan, menginvestasikan lebih dari 12,2 miliar pound sterling ($16,5 miliar) pada perusahaan-perusahaan yang bersekongkol dalam pelanggaran hukum internasional.
Kampanye tersebut menyatakan bahwa 31 dewan telah mengesahkan mosi atau mengeluarkan pernyataan mendukung divestasi dana pensiun. Mereka mencatat 46 persen pemilih mendukung divestasi, dibandingkan dengan 14 persen yang menentangnya.
Para pendukung menggambarkan gerakan ini terinspirasi oleh kampanye anti-apartheid pada 1980-an, ketika lebih dari 100 otoritas lokal melarang barang-barang Afrika Selatan di kantor dan sekolah mereka, serta menghentikan investasi dana pensiun di perusahaan yang memiliki anak usaha di Afrika Selatan.
Mantan pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn mendukung upaya menjadikan Palestina isu sentral dalam pemilu lokal 2026. Dalam sebuah posting di X, ia menulis: “Mari jadikan isu Palestina sebagai hal yang non-negosiasi dalam pemilu ini.” Ia menyerukan para aktivis untuk mendukung “ikrar rakyat”, di mana pendukung berjanji hanya akan mendukung kandidat dewan yang telah mendukung Vote Palestine.
Penandatangan “ikrar kandidat” termasuk wakil pemimpin Partai Hijau Mothin Ali dan anggota dewan Trafford Hannah Spencer, kandidat pemilu sela di Gorton dan Denton; Matthew Brown, pemimpin Partai Buruh di Dewan Kota Preston; serta Ayoub Khan, anggota parlemen independen dan anggota dewan Birmingham.
Pemilihan lokal Mei ini secara luas dilihat sebagai ujian awal bagi pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Keir Starmer, yang telah menghadapi penurunan peringkat jajak pendapat sejak terpilih pada 2024. Kritikus di dalam dan luar partai mengaitkan sebagian ketidakpuasan tersebut dengan penanganannya terhadap genosida Israel di Gaza.
Dengan setiap kursi dewan di London—biasanya kubu kuat Labour—diperebutkan, para aktivis percaya Vote Palestine dapat mempengaruhi hasil di daerah-daerah yang diperebutkan secara ketat.
Di Hackney, London utara, di mana Labour saat ini memegang mayoritas besar, partai tersebut menghadapi tantangan dari Partai Hijau dan Sosialis Independen. Keenam anggota dewan Hijau di borough tersebut telah menandatangani ikrar, dibandingkan dengan hanya tiga dari Labour.
“Kita semua telah melihat kehancuran akibat genosida Israel di Gaza, tetapi tidak ada yang merasakannya lebih dalam daripada warga Hackney yang saya ajak bicara dan kehilangan anggota keluarga di Palestina,” kata Zoe Garbett, anggota dewan Hijau di Hackney yang mencalonkan diri sebagai walikota.
“Dewan pernah mengambil sikap menentang apartheid Afrika Selatan, dan sekarang saatnya kita mengambil sikap serupa untuk rakyat Palestina.”
Tokoh-tokoh sayap kiri di dalam Labour juga mendukung ikrar tersebut. Richard Burgon, anggota parlemen Labour untuk Leeds Timur, mengatakan: “Penolakan Keir Starmer untuk membela hak rakyat Palestina adalah salah dan telah merugikan Labour dalam jajak pendapat. Kita melihatnya dalam pemilu umum lalu, dan saya khawatir akan terulang dalam pemilu lokal Mei nanti.”
Ia menambahkan bahwa pemerintah “perlu mendengarkan” anggota yang “menuntut tindakan terhadap genosida dan kejahatan perang Israel, dan melakukannya sebelum kerusakan lebih lanjut terjadi dan kita kehilangan lebih banyak anggota dewan yang pekerja keras dan berprinsip.”
Kampanye pemilihan ini berlangsung di tengah tantangan hukum seputar kelompok aktivis Palestine Action. Awal bulan ini, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa keputusan untuk melarang kelompok tersebut di bawah undang-undang antiteror adalah tidak sah, namun larangan tetap berlaku setelah Kantor Dalam Negeri diberikan izin banding untuk menantang putusan tersebut.
Salah satu anggotanya yang diduga, Amu Gib, mencalonkan diri sebagai kandidat Dewan Islington di Finsbury Park London saat masih berada di penjara. Ia menjalani aksi mogok makan selama 49 hari tahun lalu.
Gib ditangkap polisi kontraterorisme terkait dugaan perobohan pagar di RAF Brize Norton, pangkalan angkatan udara terbesar Inggris. Persidangan masih berlangsung. Tuduhan terkait dugaan bahwa pesawat yang digunakan mendukung perang genosida Israel di Gaza dirusak.
Gib juga berpartisipasi dalam mogok makan Prisoners for Palestine, yang berakhir setelah pemerintah memutuskan untuk tidak memberikan kontrak senilai 2 miliar pound sterling ($2,7 miliar) kepada Elbit Systems UK, sebuah perusahaan senjata.
Dalam pernyataan yang dikirim dari penjara, Gib mengatakan kepada Al Jazeera bahwa ia mencalonkan diri dengan platform yang menyerukan “tidak ada lagi perang tanpa akhir”, serta aksi terkait perumahan dan kemiskinan pangan. Jika terpilih, para aktivis mengatakan ia akan menjadi tahanan pertama yang terpilih untuk jabatan publik di Inggris saat masih dipenjara sejak aktivis mogok makan Irlandia Bobby Sands memenangkan kursi parlemen pada 1981.
Dan Iley-Williamson, organisator politik di Palestine Solidarity Campaign, mengatakan: “Gerakan massa untuk Palestina—yang telah membawa jutaan orang ke jalan-jalan di Inggris—tidak akan hilang. Vote Palestine akan membawa tuntutan kita ke pemilihan Mei dan menyampaikan pesan kepada mereka yang ingin berkuasa: Jika Anda ingin suara kami, berdirilah untuk Palestina.”