Selasa, 24 Februari 2026 – 09:42 WIB
Jakarta, VIVA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah untuk menunda rencana impor 105.000 mobil pikap dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa (Kopdes)/Kelurahan Merah Putih. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberikan apresiasi atas respons cepat tersebut.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai sikap DPR itu sejalan dengan aspirasi pelaku industri dan juga melindungi industri otomotif nasional.
“Apresiasi tinggi dari Kadin untuk mas Dasco, dan salut buat respons cepatnya. Bisa dibayangkan kalau 105.000 mobil untuk Kopdes Merah Putih adalah produk impor, bagaimana dengan layanan purna jualnya? Kebijakan itu bisa membuat mobil impor jadi tida berfungsi setelah beberapa tahun karena kesulitan suku cadang,” ujar Saleh di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Dasco sebelumnya menyatakan telah meminta pemerintah menunda rencana impor itu. Penundaan diminta karena Presiden Prabowo Subianto masih sedang kunjungan kerja ke luar negeri dan akan membahas rencana tersebut secara detail setelah pulang.
Menurut Saleh, Kadin juga sudah berkoordinasi dengan pelaku industri otomotif dan komponen dalam negeri. Mereka berharap rencana impor kendaraan itu bisa dihentikan, apalagi jika produsen dari India belum punya komitmen jangka panjang di Indonesia.
“Kami sudah berkoordinasi dengan para pelaku industri otomotif, termasuk industri komponen. Mereka memohon kepada Presiden agar impor mobil dari India yang sedang berjalan ini dihentikan,” kata Saleh.
Dia menambahkan, produsen asing sebaiknya membangun pabrik di Indonesia seperti yang sudah dilakukan beberapa merek global. Langkah ini penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, memperkuat ekosistem industri, dan memastikan manfaat ekonominya dirasakan di dalam negeri.
Kadin menilai impor kendaraan dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) berpotensi melemahkan industri nasional, tidak menggerakkan ekonomi domestik, dan bertentangan dengan arah industrialisasi pemerintah. Saleh menegaskan, semua kebijakan, termasuk oleh BUMN, harus sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi untuk menambah nilai, memperluas lapangan kerja, dan mendorong ekspor.
Halaman Selanjutnya
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah inisiatif nasional untuk memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi. Pelaksana pembangunan fisiknya ditugaskan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara melalui Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Namun, Saleh menyebutkan koordinasi tentang rencana impor kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun ini belum sepenuhnya diketahui oleh kementerian teknis terkait.