Jakarta (ANTARA) – Seorang ekonom senior mengatakan insentif untuk kendaraan listrik (EV) masih diperlukan untuk mendukung industri otomotif Indonesia di tengah melemahnya daya beli kelas menengah.
“Faktanya, terjadi penurunan signifikan dalam daya beli kelas menengah, dan ini nyata,” kata Josua Pardede dari Institut Perbanas dalam diskusi bertajuk “Insentif EV Dihapus: Ke Mana Arah Industri Otomotif Indonesia?” di Jakarta, Selasa.
Dia menambahkan, data juga menunjukkan populasi kelas menengah turun drastis, sementara jumlah kelompok rentan semakin meningkat.
Josua menjelaskan bahwa penurunan tersebut telah memengaruhi penjualan mobil berharga lebih rendah, termasuk kendaraan hijau murah (LCGV), yang mengalami penurunan tajam. Sebaliknya, penjualan EV muncul sebagai titik terang, terutama pada kuartal akhir tahun 2025.
Dia mengatakan lonjakan pada Desember didorong oleh konsumen yang buru-buru membeli sebelum insentif pemerintah diperkirakan berakhir.
“Ada lonjakan yang sangat signifikan dari November ke Desember. Asumsi kami, pembeli bertindak karena kekhawatiran bahwa insentif EV tidak akan dilanjutkan,” catatnya.
Saat ini, pembelian EV didominasi oleh konsumen kelas menengah atas, banyak di antaranya bukan pembeli mobil pertama dan lebih tahan terhadap tekanan ekonomi.
Namun Josua mengingatkan bahwa tanpa insentif, harga EV bisa naik, menekan permintaan dan menurunkan kinerja otomotif secara keseluruhan di sektor yang sudah menghadapi penurunan penjualan tahunan.
“Jika insentif dihentikan tanpa pengganti, harga akan naik dan penjualan EV akan turun. Ini pasti akan mempengaruhi kinerja industri tahun ini,” peringatnya.
Dia menyarankan bahwa insentif bersyarat, seperti yang terkait dengan persyaratan komponen dalam negeri atau pembelian mobil pertama, akan menjadi opsi yang paling realistis.
Berita terkait: Ekspor otomotif Indonesia naik saat penjualan mobil domestik merosot di 2025
Sambil mengakui ruang fiskal pemerintah yang terbatas, Josua menekankan bahwa dukungan untuk EV tetap vital mengingat stabilitas segmen ini di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Insentif EV harus berlanjut, tetapi dengan pengaturan yang lebih tertarget. Insentif bersyarat bisa menjadi solusi saling menguntungkan, mendorong investasi domestik sekaligus menjaga ruang fiskal,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengusulkan skema insentif fiskal baru untuk sektor otomotif pada 2026, yang bertujuan untuk menyeimbangkan prioritas teknologi dengan persyaratan produksi dalam negeri.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan rencana itu akan mempertimbangkan segmen kendaraan, jenis teknologi, tingkat kandungan lokal, dan komposisi baterai.
Dia mencatat bahwa kendaraan listrik yang menggunakan baterai lithium besi fosfat (LFP) bisa menerima insentif lebih kecil daripada yang menggunakan baterai berbasis nikel, mencerminkan dorongan pemerintah untuk memperkuat industri nikel Indonesia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kelanjutan insentif otomotif masih dalam kajian komprehensif, mengingat besarnya dukungan fiskal yang telah diberikan.
“Insentif otomotif harus ditinjau. Kami telah memberikan insentif senilai Rp7 triliun (sekitar USD417 juta) dalam dua tahun terakhir, dan investasi di sektor otomotif, terutama EV, sudah meningkat,” kata Airlangga di Indonesian Business Council’s Business Outlook 2026.
Dia menambahkan, kedatangan produsen EV global seperti VinFast dan BYD, mengikuti investasi Hyundai sebelumnya, menegaskan perlunya menilai kembali arah kebijakan.
Pemerintah, katanya, ingin memastikan bahwa langkah ke depan tidak hanya memperpanjang insentif masa lalu tetapi juga memperkuat industri otomotif nasional, termasuk pengembangan program mobil domestik.
Berita terkait: Industri otomotif Indonesia dipandang siap untuk ekspansi lebih lanjut
Berita terkait: Indonesia akan luncurkan mobil nasional pada 2027, Pindad pimpin produksi
Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P, Aditya Eko Sigit Wicaksono
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © ANTARA 2026