Sebuah kelompok anggota parlemen Konservatif, yang dipimpin oleh mantan menteri imigrasi Robert Jenrick, akan mencoba memaksa perubahan pada Rancangan Undang-Undang Rwanda unggulan pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut bertujuan untuk menghidupkan kembali rencana pemerintah untuk mengirim beberapa pencari suaka ke negara di Afrika Timur tersebut.
Kelompok tersebut, yang diyakini terdiri dari sekitar 40 anggota parlemen, mengatakan bahwa perubahan tersebut akan “memperkuat” hukum dan menghentikan penyelundupan manusia ke Inggris melalui perahu kecil. Jenrick mengatakan “Rancangan Undang-Undang ini seperti yang dirancang, tidak akan berhasil”.
Dia didukung oleh mantan perdana menteri Liz Truss, mantan menteri dalam negeri Suella Braverman, mantan pemimpin partai Iain Duncan Smith, dan mantan menteri kabinet Jacob Rees-Mogg. Amandemen tersebut diperkirakan akan diajukan pada awal minggu depan.
Setidaknya sembilan mantan menteri kabinet diduga mendukung empat amandemen tersebut. Mereka yang mendukung amandemen tersebut ingin secara signifikan mengurangi situasi di mana seorang migran dapat mengajukan klaim individu untuk menantang validitas pengiriman ke Rwanda. Mereka juga ingin membuatnya sebagai posisi default bahwa menteri akan mengabaikan perintah pengadilan hak asasi manusia Eropa yang melarang penerbangan.
Amandemen tersebut sangat tidak mungkin mendapatkan cukup dukungan di Dewan Rakyat untuk disahkan. Pertanyaan kunci adalah berapa banyak dari mereka yang mendukung amandemen tersebut yang bersedia memilih menentang rencana pemerintah jika tetap tidak diubah.
Menteri juga harus memutuskan apakah mereka sendiri akan mengadopsi beberapa ide yang diajukan untuk mencoba mendapatkan dukungan lebih besar dari beberapa anggota parlemen mereka di sayap kanan Partai Konservatif.
Namun, beberapa dari kelompok One Nation Group anggota parlemen Tory yang berhaluan kiri bersikeras bahwa pemerintah tidak boleh mengubah rancangan undang-undang tersebut.
Para pemberontak yang ingin menentang Rancangan Undang-Undang pada pembacaan kedua sebelum Natal. Lebih dari 20 anggota parlemen Tory tidak ikut serta, tetapi mengancam akan melawan jika tidak ada perubahan.
Sebuah kelompok 29 anggota parlemen akan cukup besar untuk melawan mayoritas 56 kursi milik Mr Sunak jika mereka memilih bersama Partai Buruh. Namun, hal tersebut diyakini tidak akan terjadi sampai pemungutan suara krusial pada tahap akhir Rancangan Undang-Undang, ketika akan jelas apakah pemerintah memberikan konsesi apa pun.
Sementara itu, upaya Partai Buruh untuk memaksa menteri untuk menerbitkan dokumen-dokumen terkait kebijakan Rwanda telah dikalahkan dengan perolehan suara 304 berbanding 228.
Rancangan undang-undang Rwanda yang tidak diubah bertujuan untuk menyatakan dalam hukum Inggris bahwa Rwanda adalah negara aman untuk mengirim pencari suaka, setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa kebijakan tersebut melanggar hukum pada bulan November.
Undang-undang tersebut memerintahkan hakim dan pengadilan Inggris untuk mengabaikan beberapa bagian dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia Inggris. Pencari suaka masih dapat menantang pengirimannya ke Rwanda berdasarkan keadaan pribadi mereka.
Tetapi menteri dapat mengabaikan perintah darurat dari pengadilan hak asasi manusia Eropa untuk menunda penerbangan ke Rwanda saat kasus hukum individu sedang diproses.
Undang-undang tersebut tidak memberikan kekuasaan untuk mengabaikan seluruh ECHR.
“Perbaiki” rancangan undang-undang tersebut, kata Jenrick yang mengundurkan diri sebagai menteri karena pendekatan pemerintah terhadap skema Rwanda, “Taruhannya bagi negara ini sangat tinggi. Jika kita tidak memperbaiki rancangan undang-undang ini, negara akan terus menghadapi arus gelap yang ilegal, hotel migran yang konyol, dan miliaran dana pajak yang akan terbuang dalam beberapa tahun mendatang. Jika pemerintah benar-benar ingin menghentikan perahu-perahu tersebut, mereka harus mengadopsi amendemen ini dan menggunakan kekuatan parlemen untuk memenuhi janji-janji berulang yang telah kita berikan kepada publik.”
Amandemen tersebut dirancang untuk menghentikan tantangan hukum oleh para migran terhadap deportasi. Dalam perubahan yang diusulkan, semua perintah pengadilan hak asasi manusia Eropa tidak akan dianggap mengikat bagi pemerintah.
Amandemen tersebut juga akan memperluas klausul “notwithstanding”, yang memungkinkan rancangan undang-undang mengesampingkan undang-undang lain yang bertentangan yang dapat mengganggu deportasi ke Rwanda.
Mantan menteri dalam negeri Ms Braverman, menulis di Daily Mail, berpendapat: “Pengacara pemerintah sendiri juga dilaporkan telah menyarankan bahwa skema ini, seperti yang ditetapkan saat ini, memiliki cacat mendasar. Mereka dengan tepat menyimpulkan bahwa skema ini akan terhambat oleh tantangan hukum individu dari para migran.”
Kantor Perdana Menteri sebelumnya menyebut rancangan undang-undang tersebut sebagai “undang-undang paling ketat yang pernah diajukan ke Parlemen” dan mengatakan bahwa “hal ini menegaskan bahwa Parlemen ini, bukan pengadilan asing, yang berdaulat”.