loading…
Ketua Hikmahbudhi DKI Jakarta, Silawati Dayang Ganjar, menekankan bahwa posisi Polri dibawah Presiden adalah desain kenegaraan yang relevan untuk menjaga netralitas dan efektifitas institusi Kepolisian. Foto/Ist
JAKARTA – Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) DKI Jakarta mendukung Polri dalam menjalankan peran konstitusionalnya untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dibawah Presiden. Posisi Polri dibawah Presiden merupakan desain ketatanegaraan yang sangat relevan.
Pernyataan ini dikeluarkan Hikmahbudhi DKI Jakarta menanggapi dinamika yang berkembang dalam rapat kerja antara Polri dan Komisi III DPR. Rapat tersebut memicu diskusi publik mengenai posisi dan peran strategis institusi Kepolisian.
Baca juga: Hima Persis: Polri di Bawah Presiden Amanat Reformasi, Pilihan Paling Rasional
Hikmahbudhi DKI Jakarta berpandangan bahwa pembahasan ini harus disikapi secara objektif dan konstitusional agar tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Ketua Hikmahbudhi DKI Jakarta, Silawati Dayang Ganjar, menegaskan kembali bahwa keberadaan Polri di bawah Presiden adalah desain ketatanegaraan yang relevan untuk menjaga netralitas dan efektifitas Kepolisian.
Menurut Silawati, struktur seperti ini memungkinkan Polri bekerja dengan alur komando yang jelas dan terhindar dari kepentingan politik praktis.