Jakarta (ANTARA) – Kementerian Luar Negeri di Jakarta bekerja sama dengan kedutaan Indonesia di Myanmar dan Thailand untuk menyelamatkan lima Warga Negara Indonesia yang bekerja dalam operasi penipuan online di Hpalu, Myanmar, demikian disampaikan pejabat terkait kementerian tersebut.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah mengirimkan catatan diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Myanmar menuntut langkah-langkah segera dan efektif untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dari operasi penipuan online tersebut.
Menurut Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, kedutaan Indonesia di Yangon telah berkoordinasi dan bertemu dengan kepolisian dan otoritas imigrasi di Myanmar.
\”Namun, kita perlu memahami bahwa pihak berwenang Myanmar memiliki keterbatasan dalam menjangkau wilayah Hpalu,\” ujarnya kepada para wartawan yang hadir dalam acara berbuka puasa di sini pada hari Rabu.
Pernyataan tersebut mengacu pada rezim junta Myanmar yang masih berkuasa di negara tersebut dan menghadapi pemberontakan dari beberapa kelompok bersenjata etnis, katanya.
Nugraha juga mencatat bahwa wilayah Hpalu dan Myawaddy dikenal sebagai benteng kelompok bersenjata etnis.
Oleh karena itu, selain menerapkan mekanisme resmi, Pemerintah Indonesia juga bekerja dengan berbagai komunitas etnis di negara tersebut untuk membantu menyelamatkan warga negara Indonesia, tambahnya.
\”Kita juga terus berkomunikasi dengan WNI di Hpalu, Myanmar, dan keluarga mereka di Indonesia untuk memberi mereka pembaruan mengenai langkah-langkah terbaru yang diambil untuk menyelamatkan mereka,\” ungkapnya.
Saat ini, misi penyelamatan masih belum berakhir dengan baik, namun Kementerian Luar Negeri terus berupaya sekuat tenaga untuk segera membawa mereka pulang, katanya.
Menyusutnya kasus
Mengenai kasus terkait penipuan online yang melibatkan warga negara Indonesia, Nugraha mengatakan ia mencatat tren meningkatnya kasus semacam itu dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah total kasus, yang tercatat dari tahun 2020 hingga Maret 2024, mencapai 3.704.
Sebanyak 1.114 kasus tercatat terjadi di Kamboja, sementara 2.590 kasus lainnya ditemukan di negara-negara seperti Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, katanya.
Karena tren meningkat ini, Nugraha berbicara tentang terus-menerus mengimbau kepada warga Indonesia untuk tetap waspada terhadap penipuan dalam tawaran pekerjaan di luar negeri yang beredar di platform media sosial.
Ia menyarankan agar mereka memeriksa dengan teliti kredibilitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan tersebut.
Mereka juga harus memastikan pekerjaan yang diperoleh setelah memenuhi semua prosedur Pemerintah Indonesia dan visa kerja yang dikeluarkan oleh kedutaan negara tujuan di Jakarta, katanya.
\”WNI harus waspada terhadap modus operandi penipuan. Salah satu tanda peringatan dari penipuan adalah mereka tidak diminta untuk menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Hal ini harus dicurigai,\” katanya.
Ia memperingatkan pencari kerja di Indonesia untuk tetap waspada terhadap gaji seribu dolar Amerika atau lebih yang ditawarkan, meskipun mereka tidak diminta memiliki kualifikasi khusus.
\”Jika pencari kerja kita menemukan tawaran pekerjaan seperti itu, maka mereka perlu melaporkannya kepada otoritas Indonesia untuk memungkinkan mereka melakukan penyelidikan lebih lanjut,\” tambahnya.
Berita terkait: Jangan terperangkap pemberitahuan pengiriman palsu: Pos Indonesia kepada pelanggan
Berita terkait: Pemerintah repatriasi 28 korban perdagangan manusia dari Kamboja
Berita terkait: Pemerintah cepat tangani perdagangan manusia online: KSP
Penerjemah: Yashinta DP, Rahmad Nasution
Editor: Azis Kurmala
Hak cipta © ANTARA 2024