Banda Aceh (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia menyerukan agar Unit Layanan Gizi (SPPG) yang beroperasi sebagai dapur dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) mengutamakan bahan baku yang bersumber lokal.
Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menekankan bahwa pengadaan suplai untuk program ini dari petani dan pelaku usaha lokal sangat penting untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah.
“Program MBG dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, tetapi juga untuk mendorong perekonomian lokal,” ujarnya di Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Sabtu.
Sebagai contoh, ia menyebutkan bahwa anggaran tahunan sekitar Rp100 miliar (hampir 6 juta dolar AS) dibutuhkan untuk pengadaan telur ayam bagi program nasional di Kabupaten Pidie, Aceh.
Dia memperingatkan bahwa pengadaan telur dari luar daerah bisa mengakibatkan kehilangan nominal tersebut bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten secara tidak langsung.
“Hal yang sama berlaku untuk bahan lainnya; jika suatu daerah mendatangkannya dari luar, maka akan kehilangan peluang untuk memenuhi kebutuhan lokal secara mandiri, dan menghambat pertumbuhan ekonominya,” tambah Sanjaya.
Dia mencatat bahwa program MBG telah menjangkau sekitar 1,7 juta orang di Aceh, didukung oleh 553 SPPG yang mempekerjakan lebih dari 28.000 pekerja.
Pemerintah menghabiskan dana lebih dari Rp17 miliar setiap harinya untuk program ini di Aceh, dengan asumsi setiap porsi MBG dihargai Rp10.000 (US$0,59), katanya. Dia mengulang pentingnya menjamin kemandirian dalam pasokan bahan MBG.
“Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan petani dan peternak lokal, karena membutuhkan beras, sayuran, buah-buahan, dan daging,” simpulnya.
Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan MBG sebagai salah satu program unggulannya, dengan tujuan meningkatkan gizi, kesehatan masyarakat, mengatasi stunting pada anak, mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Diluncurkan pada Januari 2025, program ini telah melayani 58 juta anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita per 12 Januari tahun ini. Prabowo menargetkan cakupan program akan diperluas hingga 82 juta warga pada akhir 2026.
Berita terkait: Program makan gratis lanjut saat Ramadan untuk balita dan ibu hamil
Berita terkait: BGN dukung lebih dari 46.000 UMKM lewat program makan gratis
Berita terkait: Indonesia cari dukungan dunia usaha untuk program makan gratis
Penerjemah: M. Haris, Tegar Nurfitra
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026